Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran beras melalui Program Keluarga Harapan (PKH) antara tahun 2020 hingga 2021. Program ini merupakan salah satu bantuan sosial alias bansos yang berperan penting. peran selama wabah Covid-19.
Badan anti-korupsi belum merilis identitas tersangka tetapi telah mengusulkan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam orang. Salah satunya mantan direktur utama perusahaan daerah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Tersangka didakwa tidak menyerahkan beras bantuan sosial kepada ahli waris. Bahkan, mereka menggunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi laporan yang menunjukkan bahwa mereka telah membagikan beras.
Pada Selasa (24/5), KPK melakukan penggeledahan di Kementerian Sosial untuk melengkapi barang bukti kasus yang ditaksir merugikan negara ratusan miliar rupiah. Lembaga ini juga telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. “Akan segera dilakukan analisa dan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri.
PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang menyasar keluarga miskin sebagai penerima bantuan atau KPM. Program perlindungan sosial yang dikenal dengan bantuan tunai bersyarat ini telah berjalan sejak tahun 2007.
Penyaluran bansos PKH di Indramayu (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/tom.)
Upaya pengentasan kemiskinan
PKH dihadirkan pemerintah untuk memudahkan keluarga miskin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan di sekitar mereka. Secara khusus, program ini bertujuan untuk melindungi ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).
Syarat untuk mendapatkan PKH antara lain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan pegawai negeri, termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, dan terdaftar dalam Data Kebajikan Masyarakat Bersepadu (DTKS).
“PKH diarahkan untuk menjadi center of excellence dan center of excellence pengentasan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial negara,” tulis Kemensos dalam lamannya.
Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan penyaluran PKH kepada 10 juta keluarga miskin pada 2023. Hingga April 2023, pemerintah telah mengeluarkan Rp 14,4 triliun untuk menjangkau 9,9 juta KPM.
Bantuan PKH berkisar antara Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tingkat penyaluran. Ibu hamil, misalnya, berhak mendapat bantuan Rp 750.000 per tahap atau Rp 3 juta per tahun. Kemudian, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat bantuan sebesar Rp 225.000 per tingkat atau Rp 900.000 per tahun.
Menurut Bank Dunia, PKH berdampak langsung pada rumah tangga miskin dengan mendorong investasi untuk produktivitas jangka panjang. Hal ini dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi.
PENGGUNAAN BPNT DAN PKH DI KOTA KEDIRI (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nym.)
Mengurangi dampak Covid-19
PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Selain bantuan sosial ini, pemerintah juga melindungi masyarakat miskin melalui kartu sembako dan subsidi.
Pada tahun 2020, PKH dan bansos lainnya mengalami beberapa kali perubahan di tengah terbentuknya stimulus Covid-19, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk PKH, misalnya, pemerintah mengeluarkan bantuan beras hingga 15 kilogram per bulan.
Bank Dunia mencatat serangkaian program perlindungan sosial telah mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat pandemi terhadap kemiskinan. Tanpa program-program tersebut, tingkat kemiskinan pernah diproyeksikan meningkat menjadi 11,2% pada tahun 2021. Itu 1,5 poin persentase lebih tinggi dari tingkat kemiskinan aktual pada tahun 2021.