Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai nasib transisi energi Indonesia ada di tangan PLN. Jadi, kalau Indonesia gagal, maka itu salah PLN, dan sebaliknya, kalau berhasil, maka itu adalah keberhasilan PLN.
“PLN adalah aktor yang menentukan make or break, apakah Indonesia bisa berubah atau tidak. Kalau tidak PLN salah, kalau bisa PLN yang berhasil. Karena tidak akan terjadi apa-apa tanpa PLN melakukan transisi ke energi terbarukan,” ujar Menkeu dalam acara EBTKE ConEx 2023, dikutip Kamis (13/7).
Untuk itu Sri Mulyani berharap PLN, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor energi baru dan terbarukan dapat berperan dalam mendorong pengembangan energi terbarukan dan transisi energi Indonesia.
Untuk mensukseskan transisi energi, Menkeu mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia, salah satunya terkait pembiayaan. Menurut dia, sumber pendanaan terbesar untuk transisi energi saat ini berasal dari sektor swasta.
“Fokus hari ini adalah bagaimana sumber dana terbesar adalah sektor swasta, dana investasi global dan bank pembangunan multilateral yang neracanya harus dioptimalkan. Ini akan terus berproses, saya harap semua pemangku kepentingan bisa berperan,” ujarnya.
Menkeu juga menyampaikan bahwa regulasi menjadi salah satu penghambat perkembangan transisi energi di Indonesia, khususnya terkait dengan early shutdown pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
Pasalnya, banyak lembaga keuangan dan dana investasi internasional yang hanya ingin membiayai atau berinvestasi pada transisi energi namun enggan terlibat dalam proyek yang masih berkaitan dengan batu bara, salah satunya adalah pensiun dini PLTU.
Padahal, kalau batu bara Indonesia mau dialihkan, tidak bisa ditutup mendadak. Bagaimana transisi dari berbasis batu bara menjadi berbasis batu bara tereduksi, dan memasukkan lebih banyak energi terbarukan,” ujar Menkeu.
Karena itu, dia akan melobi negara-negara di grup G20 untuk mengakui pembiayaan pensiun dini PLTU sebagai pembiayaan hijau atau berkelanjutan. Sebelumnya, ASEAN telah menerbitkan Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan yang “membenarkan” pembiayaan pensiun dini PLTU.
“Kami minta aturan terkait pendanaan transisi diakui, bukan dihukum. Hal ini juga akan kami sampaikan dalam forum seperti G20, sebagai salah satu hal yang kami dorong sebagai agenda global agar pendanaan transisi energi tidak terkendala,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani kembali membahas peran PLN, saat tersedia dana untuk transisi energi. Dimana PLN perlu meluncurkan proyek energi terbarukan. “Kita bisa bicara tentang potensi pembiayaan, begitu banyak, tetapi jika tidak ada transaksi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Transaksi itu berarti PLN lagi,” ujarnya.