Sekretariat Kemitraan Transisi Energi Indonesia (JETP) menegaskan bahwa dokumen rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) akan menjadi dokumen yang hidup untuk terus disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra mengatakan CIPP akan diterbitkan pada 16 Agustus. Dokumen ini berisi rencana investasi dan konsumsi US$ 20 miliar yang telah disepakati di forum G20 November lalu.
“Selain itu, CIPP akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian target bersama bersyarat JETP Indonesia,” kata Edo.
Untuk lebih melibatkan masyarakat sipil dalam persiapan CIPP, Sekretariat JETP mengundang mitra terkait untuk mengikuti workshop pada Senin (12/6). Diskusi ini dihadiri oleh 40 organisasi masyarakat sipil, 20 lembaga pemerintah, dan sembilan perwakilan negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Edo menegaskan, setelah dokumen CIPP keluar, Sekretariat JETP akan tetap melibatkan masyarakat sipil. “JETP Indonesia dimulai dari huruf J yang mewakili kata Adil – yang artinya Adil,” kata Edo.
Menurut Edo, transisi energi yang dipromosikan dalam skema JETP harus merupakan transisi energi yang adil. Salah satunya adalah pembagian beban biaya dan tanggung jawab yang dibagi rata.
JETP Indonesia, yang ditandatangani pada 16 November 2022 di sela-sela Konferensi G20, merupakan skema kemitraan pembiayaan transisi energi terbesar di dunia. Kemitraan ini telah disepakati oleh pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam IPG seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia dan Inggris.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri mengatakan, dokumen CIPP akan fokus pada lima bidang utama. Ini terdiri dari pengembangan jaringan transmisi, pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan beban dasar dan tipe variabel energi baru terbarukan (ETB), dan membangun rantai pasokan energi terbarukan.
Saat ini Sekretariat JETP juga sedang menyiapkan roadmap untuk setiap area yang akan dipersempit menjadi setiap proyek, rencana pendanaan dan kebijakan yang dibutuhkan. Dithri mengatakan, tantangan transisi energi kita saat ini adalah kelebihan pasokan dari pembangkit berbahan bakar fosil.
Oleh karena itu, program pensiun dini PLTU menjadi sangat penting. Sektor transmisi juga sangat penting untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang membutuhkan investasi tinggi.
Sekretariat JETP yang baru dibentuk pada 16 Februari 2023 dipimpin oleh Edo Mahendra, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja dari lembaga independen.
Kelima pokja ini memiliki tugas yang berbeda mulai dari masalah teknis, kebijakan, pembiayaan, transisi saja, serta efisiensi listrik dan energi. International Energy Agency (IEA) bertindak sebagai ketua Technical Working Group yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute (RMI), Bank Dunia, dan PT PLN.
Sedangkan Policy Working Group dipimpin oleh Bank Dunia, sedangkan Financing Working Group diketuai oleh Asian Development Bank. Organisasi global UNDP memimpin Kelompok Kerja Transisi Adil, dan Institut Sumber Daya Dunia memimpin Kelompok Kerja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.