liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Sejarah Impor Beras Indonesia Sejak Era 1950-an

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dimandatkan mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir 2022 untuk menambah cadangan pemerintah. Meski Indonesia pernah merdeka, impor beras semacam ini sudah terjadi sejak tahun 1950-an.

Bulog berencana mengimpor hingga 300.000 beras lagi pada awal 2023. Perusahaan pelat merah itu membeli beras dari Thailand, Pakistan, Vietnam, dan Myanmar. Data Badan Pusat Statistik (BPD) menunjukkan negara-negara tersebut merupakan sumber impor terbesar Indonesia dari tahun ke tahun

(Baca: Bulog Impor 500.000 Ton Beras dari 4 Negara, Vietnam Dahulu)

Meski selalu kontroversial, pemerintah mengimpor beras sejak tahun 1950-an. Indonesia mengimpor sekitar 400.000 ton beras antara tahun 1951 dan 1955, berdasarkan data ekonom Faisal Basri, mengutip profesor ekonomi Universitas Nasional Australia (ANU) Pierre van der Eng.

Keputusan impor beras menunjukkan keterlibatan pemerintah di pasar. Pemerintah mengimpor beras untuk mendapatkan cadangan dan persediaan dalam negeri ketika terjadi kelangkaan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pengendalian impor untuk menjaga harga beras lokal dan lebih melindungi petani.

Tujuan tersebut telah dicapai pemerintah melalui Bulog sejak tahun 1964. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini meneruskan peran Voedings Middelen Fonds (VMF), perusahaan makanan dari zaman penjajahan Belanda.

Pada tahun 1980-an, pemerintah berhasil membatasi impor beras Indonesia, seiring dengan tercapainya swasembada. Pencapaian ini mengikuti berbagai program pemerintah, antara lain investasi sistem irigasi dan pengembangan bibit produktif.

Namun, Indonesia gagal mempertahankan kemerdekaannya. Pada 1999, impor beras mencapai puncaknya 4,8 juta ton, menurut data Faisal mengutip BPS. Hal itu terjadi saat Presiden Bacharudin Jusuf Habibie memimpin Indonesia pulih dari krisis ekonomi pada 1997 dan 1998.

(Baca: Penyebab Kontroversi Rencana Impor Beras Bulog di Tahun Politik)

Meski hampir setiap pemerintahan melihat impor beras, namun tren volumenya cenderung menurun saat musim kampanye pemilihan presiden (Pilpres). Pada tahun 2009 misalnya, impor beras turun 13,53% menjadi 250.473,1 ton dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data BPS.

Penurunan itu bertepatan dengan kampanye pemilihan kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2009, SBY akhirnya memenangkan pemilihan presiden dan memimpin Indonesia selama dua periode antara tahun 2004 dan 2014.

Politisi Indonesia memiliki kecenderungan untuk melindungi petani padi dari beras murah dari luar negeri yang dapat menurunkan harga gabah, menurut Jamie Davidson, guru besar ilmu politik di National University of Singapore, dalam artikel jurnal “Rice Imports and the Proximity of Pemilu: Filipina dan Indonesia Dibandingkan.”

Di luar musim kampanye, impor beras cenderung menuai kritik dan penolakan dari serikat petani, seperti yang terlihat ketika mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengajukan rencana impor beras pada 2021. Menyusul berbagai penolakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Lutfi dengan Zulkifli Hasan .