Langkah pemerintah mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan industri hijau mendapat perhatian. Langkah ini dinilai mampu mencegah masuknya investasi hijau ke dalam negeri.
Menurut Direktur Eksekutif CELIOS (Pusat Studi Ekonomi dan Hukum), Bhima Yudhistira, ada upaya berpura-pura bahwa pemerintah Indonesia bersedia menerima dana dari investor besar seperti BASF dan Volkswagen untuk berinvestasi di industri baterai.
“Namun masih banyak yang meragukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan
lingkungan, dan masyarakat setempat. Padahal investor seperti BASF-VW memiliki ESG yang ketat dan terus diaudit,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (26/4).
Menurut Bhima, isu penggunaan pembangkit listrik daerah menjadi penting dalam supply chain BASF-VW yang membutuhkan kejelasan sumber bahan kritis untuk bahan baku baterai dan komponen mobil listrik lainnya.
“Hanya satu gram paduan nikel pada aki mobil listrik yang diambil dari smelter bermasalah, sehingga reputasi BASF-VW akan terpengaruh. Dalam proses due diligence perusahaan, biasanya akan dikirimkan tim untuk menelusuri asal usulnya. materi,” katanya. dikatakan.
Proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia atau KIHI terletak di tiga desa yaitu Tanah Kuning, Mangkupadi dan Binai di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. KIHI saat ini sedang dalam tahap awal perencanaan. Dari total lahan seluas 30.000 hektar (ha), 9.500 hektar lahan telah dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.
CELIOS menyebutkan ada dua zona di dalam kawasan KIHI, yakni zona biru dan zona hijau. Zona biru dinyatakan sebagai kawasan yang masih ditopang oleh pembangkit batubara. Zona ini memiliki luas daratan 3.910,41 ha atau hampir dua kali luas zona hijau seluas 2.196,56 ha.
Direktur Kebijakan Pertambangan CELIOS, Wishnu Try Utomo, menilai langkah pemerintah mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di kawasan industri hijau merupakan kebijakan yang kontradiktif.
Wishnu juga menegaskan langkah pemerintah menambah beberapa PLTU captive atau regional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030, PLN masih menargetkan penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 GW.
“Selain itu, ada beberapa captive power plant yang akan dibangun serentak di berbagai wilayah peleburan nikel dan aluminium seperti di Morowali, Teluk Weda, hingga Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selain PLTU captive, Wishu juga mengatakan upaya penutupan total pembangkit listrik batu bara terkendala dengan metode co-firing yang kenyataannya hanya mengurangi jumlah batu bara yang terpakai 5-10%.
Penyerapan penggunaan biomassa PLN untuk batu bara campuran atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) mencapai 220.000 ton pada triwulan I 2023. Angka tersebut setara dengan 20% kebutuhan biomassa untuk 34 pembangkit listrik tenaga batu bara. tahun ini sebesar 1,08 juta ton. .
“Metode ini justru memperbesar potensi deforestasi karena kebutuhan biomassa terlalu tinggi, belum lagi ada upaya memperpanjang umur PLTU yang seharusnya layak dipensiunkan.” kata Wisnu.
Namun, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan PLTU dibangun untuk menutupi kebutuhan energi pada masa transisi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan energi surya (PLTS) yang akan Sumber energi bersih KIHI.
“PLTU akan digunakan selama 10-15 tahun selama masa transisi pembangunan PLTA,” kata Luhut. “Untuk membangun PLTA, kami perkirakan kebutuhan investasi mencapai US$ 10-12 miliar”.
Seiring dengan pembangunan PLTU dan PLTA, investor juga akan membangun solar panel atau PLTS. Namun, Luhut menyampaikan kebutuhan energi investor di daerah melebihi kapasitas PLTA dan PLTA.
Oleh karena itu, pemerintah akan memilih jenis industri yang akan dikembangkan di daerah tersebut. Luhut memaparkan dua kriteria utama, pertama, industri yang bisa memberi nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia.
“Nilai tambah akan lebih tinggi jika diolah menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ada di sini. Negara-negara Eropa akan semakin tertarik dengan hal ini di tahun-tahun mendatang,” ujar Luhut.
Kedua, industri yang dibangun harus mampu menempatkan Indonesia pada posisi terdepan dalam pemanfaatan teknologi di masa depan. Oleh karena itu pabrik baterai yang akan dibangun di KIHI tidak hanya berbahan dasar nikel, tetapi juga non nikel.
“Sekarang teknologi non-nikel ini mulai muncul di hadapan kita. Kita juga sedang membangun pabrik solar panel dan fasilitas manufaktur precision engineering,” ujar Luhut.