Partai Golkar (Golkar) baru saja melantik Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai anggotanya.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, politikus yang biasa disapa Kang Emil itu menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Peningkatan Pemilih. Mantan Wali Kota Bandung itu diharapkan mampu menambah perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.
“Golkar menilai Emil adalah salah satu figur publik yang memenuhi kriteria yang telah dilakukan Partai Golkar,” kata Airlangga di markas Partai Beringin, Rabu (18/1).
(Baca: Ridwan Kamil Resmi Masuk Golkar, Mendapat Jabatan Wakil Ketua)
Ridwan bergabung dengan Partai Golkar di tengah persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP).
Saat ini, Partai Golkar merupakan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai tersebut sebelumnya memegang posisi oposisi bersama dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PPP, dan Partai Bulan Sabit (PBB) antara 2014 dan 2016.
Partai Golkar mulai keikutsertaannya dalam pemilu 1971. Sebagai partai baru, Partai Beringin langsung meraih 62,8% perolehan suara. Perolehan pangsa suara ini menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang berkuasa.
Partai Golkar merupakan bagian dari mesin politik pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Partai yang berdiri pada tahun 1964 ini didukung oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto resmi bergabung dengan partai tersebut sebagai anggota.
Partai Golkar mempertahankan posisinya sebagai partai yang berkuasa hingga tahun 1999. Pada Pemilu 1999, partai tersebut meraih 22,4% perolehan suara. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih posisi sebagai partai yang berkuasa dengan perolehan suara 33,12%.
Penurunan perolehan suara Partai Golkar terjadi menyusul lengsernya Presiden Soeharto. Pemilu 1999 terjadi ketika Indonesia mulai membenahi sistem demokrasinya setelah menghadapi kediktatoran Presiden Soeharto.
Pada masa Reformasi, posisi Partai Golkar terhadap pemerintah silih berganti. Misalnya, Parti Beringin adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) antara 2004 dan 2009.
Antara 2014 dan 2016, Partai Golkar terpecah menjadi dua kubu, kubu yang mengakui pimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu memfasilitasi rekonsiliasi partai ini. Rekonsiliasi ini berujung pada pertemuan yang memilih Setya Novanto sebagai ketua umum.
Airlangga memimpin Partai Golkar sejak 2017. Sebelum memimpin Partai Beringin, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di kabinet pertama Presiden Jokowi.