Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri KTT Kelompok Tujuh alias G7 di Hiroshima, Jepang. Ia mengkritisi kebijakan perdagangan negara maju yang dianggap diskriminatif terhadap negara berkembang.
Selain itu, Presiden menyampaikan pentingnya perdamaian dan stabilitas dunia di tengah perang Rusia vs Ukraina. “(Ketidakpercayaan) semakin kental, persaingan semakin tajam, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana,” kata Jokowi, Minggu (21/5).
Anggota G7 dan pemimpin mitra juga membahas kerja sama Indo-Pasifik, perlucutan senjata nuklir, keamanan ekonomi, perubahan iklim, energi, pangan, kesehatan, dan pembangunan.
G7 adalah organisasi informal yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, dan Uni Eropa. Berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini tidak memiliki piagam atau sekretariat.
Menteri negara anggota bertemu sepanjang tahun dalam pertemuan, sementara kepala negara bertemu setahun sekali dalam pertemuan puncak. Namun, banyak kritik yang menyerang country club maju ini karena dianggap kuno.
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G7 di Jepang. (ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev/Sirkulasi/sgd/aww.)
Warisan Sejarah Dunia yang Usang
KTT G7 di Hiroshima, Jepang, menandai tahun ke-50 sejak organisasi tersebut didirikan. Klub demokrasi ini dimulai sebagai pertemuan informal antara Menteri Keuangan AS, Jerman Barat, dan Inggris di perpustakaan Gedung Putih di Washington, DC, AS, pada tahun 1973.
G7 terbentuk ketika dunia terjebak di tengah Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di tengah ketegangan geopolitik tersebut, dunia mengalami resesi pada tahun 1975 menyusul krisis minyak akibat blokade oleh kartel negara produsen pada tahun 1973.
Pada tahun 1975, klub ini beranggotakan enam negara yaitu Amerika Serikat, Perancis, Italia, Jepang, Inggris dan Jerman Barat. Kanada bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi klub terjadi lagi pada tahun 1981 ketika Uni Eropa bergabung sebagai negara yang “tak terhitung jumlahnya”. Karena merupakan lembaga informal, tidak ada kriteria formal untuk keanggotaan.
Menurut lembaga riset Council on Foreign Relations (CFR), saat itu klub menyediakan tempat bagi negara-negara non-komunis untuk membicarakan masalah ekonomi, termasuk inflasi dan resesi, serta Perang Dingin.
Namun, tatanan dunia telah berubah drastis sejak terbentuknya G7. Polarisasi tidak lagi seburuk saat Perang Dingin, seiring dengan meningkatnya interdependensi antar negara, terutama dalam rantai pasok global.
Presiden AS ke-45 Donald Trump mengatakan pada November 2020 bahwa G7 adalah “kelompok negara yang sangat ketinggalan zaman”.
Ketegangan AS vs China
Ketegangan saat ini berpusat antara AS dan China, meskipun merupakan mitra dagang terbesar satu sama lain. Namun, Uni Eropa dan Prancis, yang merupakan sekutu AS, telah menunjukkan tanda-tanda pelunakan terhadap China. Hal itu tercermin dari pernyataan KTT G7 di Jepang kemarin.
“Pesan inti yang ingin kami sampaikan pada (pertemuan) G7 ini adalah posisi Eropa yang melihat China sebagai mitra, melengkapi kami, dan saingan sistemik, semuanya terlihat dalam bahasa G7,” seorang pejabat dari kantor Presiden Prancis kepada Reuters, Senin (22/5).
Selain isu geopolitik, negara-negara G7 telah mencoba untuk berpartisipasi dalam mendorong inisiatif global seperti penanggulangan HIV/AIDS dan perubahan iklim.
Antara 1998 dan 2014, klub nasional mencakup delapan negara setelah Rusia bergabung. Namun, negara-negara anggota sebelumnya telah mengeluarkan Rusia dari klub sebagai tanggapan atas pendudukan Ukraina di Krimea pada 2014.
Tindakan untuk mengakhiri pendanaan energi fosil di luar KTT G7, Hiroshima, Jepang. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym.)
Mengurangi Dominasi Ekonomi
Dominasi ekonomi G7 telah berkurang seiring dengan pertumbuhan negara-negara berkembang. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, negara-negara G7 mewakili sekitar setengah dari produk domestik bruto (PDB) dunia pada tahun 1980, setelah memperhitungkan perbedaan biaya hidup.
Namun, pangsa negara G7 dalam PDB dunia diperkirakan akan menyusut menjadi 29,89% pada tahun 2023. Tren kontraksi ini diproyeksikan akan terus berlanjut bahkan hingga mencapai 27,77% pada tahun 2028.
Sementara itu, negara berkembang di Asia diharapkan memberikan kontribusi sebesar 33,58% terhadap PDB dunia pada tahun 2023. Berbeda dengan G7, pangsa negara berkembang Asia terhadap PDB dunia diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai 36,33% pada tahun 2028.
CFR menulis, banyak analis percaya bahwa pengaruh dan prestise Kelompok 20 (G20) telah melampaui G7. G20 merupakan forum antar pemerintah yang beranggotakan 19 negara termasuk Indonesia dan Uni Eropa.
“Negara-negara berkembang seperti Brasil, China, India, Meksiko, dan Afrika Selatan, yang sering absen dari G7, semuanya masuk ke G20,” tulis lembaga penelitian yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu.