Rencana PT Bank DKI untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya kembali mencuat. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta meningkatkan modal inti, memperluas dan menyalurkan stimulus COVID-19.
Kantor berita Bloomberg melaporkan Bank DKI menargetkan dana antara US$ 150 juta (Rp 2,25 triliun) dan US$ 200 juta dari IPO. Tawaran ini diharapkan akan diterapkan pada awal 2023.
“IPO ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Bank DKI di tahun 2023,” kata Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy seperti dikutip Bloomberg.
(Baca: Bank DKI Dikabarkan Mau IPO, Intip Dana Rp 3 Triliun)
Bank DKI merupakan BPD pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1961. Selain tugasnya sebagai kasir Pemprov DKI Jakarta, bank ini menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah. Produk-produknya meliputi layanan perbankan konsumen, korporasi, usaha kecil dan internasional.
Saat ini, Pemda DKI Jakarta menguasai 99,98% saham Bank DKI dan sisanya dimiliki oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.
Ada rencana untuk menerbitkan saham Bank DKI kepada publik. Pada 2015, misalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Bank DKI diperkirakan akan mengambil tindakan pada 2017 atau 2018. Hal itu antara lain menunggu peningkatan modal inti dari perbankan yang berbasis di Jakarta Pusat.
Bank DKI sudah memiliki modal inti sebesar Rp9,61 triliun per September 2022. Ini meningkat 71,9% dari Rp5,59 triliun pada Desember 2015. Dengan demikian, bank ini masuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Bank dalam kelompok ini memiliki modal inti antara Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun.
Seiring dengan penambahan modal, Bank DKI melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di luar ibukota. Pada Januari 2023, misalnya, bank ini meresmikan tiga kantor cabang konvensional dan dua kantor cabang syariah di luar DKI Jakarta. Kantor cabang baru ini berlokasi di Bandar Lampung, Semarang, dan Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur.
Di masa pandemi Covid-19, Bank DKI turut serta menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil untuk menghadapi gejolak ekonomi. Hingga Mei 2021 misalnya, bank ini telah menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 3,36 triliun.
Dari dana yang dikeluarkan, 26,9% disalurkan sebagai pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerima manfaat meliputi usaha yang menjadi debitur Bank DKI, usaha binaan program kewirausahaan Pemda JakPreneur, dan usaha di pasar yang dikelola Pasar Jaya.
Keterlibatan Bank DKI dalam pemberian kredit kepada UKM juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2022, bank ini akan menyalurkan KUR sebesar Rp1,15 triliun kepada 6.023 UMKM.
“Sebagai salah satu bank penyalur KUR, Bank DKI tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga memberdayakan dan membantu UKM untuk terus tumbuh dan berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara,” ujar Fidri dalam siaran pers yang dikeluarkan pada 20 Januari 2023. .