Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan rekapitulasi data terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2009-2023 kepada Kementerian Keuangan, Senin (13/2/2023). Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, rekapitulasi berisi daftar seluruh dokumen informasi hasil analisa bersama nominal yang terbukti merupakan tindak pidana pencucian uang.
PPATK menyerahkan dokumen tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menerima laporan dari PPATK terkait transaksi ganjil Rp 300 triliun di lembaganya. Dalam siaran persnya, Ivan mengaku rutin berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. “PPATK secara rutin dan Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja,” ujarnya, Senin lalu.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya sempat menyinggung transaksi ganjil ini dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat (10/3/2023). Mahfud mengatakan, transaksi ganjil tersebut diduga melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan. Ia menyatakan, informasi tersebut ditemukan oleh PPATK.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (ANTARA/HO-PPATK/pri.)
Wewenang dan Tugas PPATK
PPATK adalah badan intelijen keuangan nasional yang mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Instansi utama negara berwenang untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.
PPATK dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembentukannya tertuang dalam pasal 18 yang menyatakan PPATK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas dan wewenang PPATK diperkuat oleh DPR melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan PPATK sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
sejarah PPATK
Pembentukan PPATK tidak lepas dari peran Financial Action Task Force (FATF). Gugus tugas ini merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 oleh negara-negara G7 untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi atau pengembangan senjata pemusnah massal.
Pembentukan PPATK sejalan dengan rekomendasi FATF yang tertuang dalam Rekomendasi FATF 40. Hingga saat ini Indonesia masih berstatus observer di FATF. Namun, pemerintah Indonesia bersiap menjadi anggota penuh FATF yang berkantor pusat di Paris, Prancis, mulai Juni 2023.
Sejak tahun 2013, ruang lingkup PPATK diperluas ke ranah pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sejalan dengan rekomendasi FATF terkait pendanaan terorisme. Perluasan ruang lingkup ini dicakup oleh UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
PPATK menggunakan pendekatan pelacakan hasil kejahatan (atau mengikuti uang) untuk mencegah dan memberantas TPPU. Pendekatan multi pihak ini dikenal dengan rezim anti pencucian uang. Pihak-pihak tersebut antara lain pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, serta lembaga penegak hukum.
Sejak berdirinya, PPATK telah berkontribusi dalam mengungkap kasus pencucian uang skala besar di Indonesia. Pada tahun 2005, PPATK mengungkap dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh 15 petinggi Polri. Kemudian pada tahun 2020, PPATK menganalisis dugaan pencucian uang oleh pejabat yang terlibat kasus PT Jiwasraya.
Selama tahun 2022, PPATK mengklaim telah menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis terhadap 1.722 laporan transaksi dengan dugaan jumlah nominal ML mencapai Rp183,88 triliun. Sementara itu, dari lebih dari 27 juta total laporan yang diterima PPATK, 24 juta di antaranya merupakan laporan transfer dana dari dan ke luar negeri.