Asosiasi Tenaga Surya Indonesia (AESI) berencana menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo menanggapi kebijakan PLN yang terus membatasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap hingga 15% dari total kapasitas listrik terpasang.
Pengusaha PLTS Atap menyebut langkah PLN itu melanggar Pasal 5 Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur pemasangan PLTS di atap sesuai kapasitas maksimal.
Ketua AESI, Fabby Tumiwa mengatakan, pengusaha berencana mengirim surat ke Kementerian Sekretaris Negara pekan ini.
Pelaku usaha yang terlibat antara lain Asosiasi Produsen Modul Surya Indonesia (APAMSI), Persatuan Pemakai Tenaga Surya Atap (PPLSA), Persatuan Pemasang Tenaga Surya Atap Indonesia (Perplatsi) dan Asosiasi Pembangkit Surya Atap Bali (APSA).
Faby mengatakan, PLN tetap menerapkan kebijakan pembatasan pemasangan pembangkit PV rooftop meski regulasi saat ini mengizinkan pengguna memasang kapasitas maksimal 100% dari daya tersambung.
“Suratnya akan kami kirimkan dalam minggu ini, jadi tinggal mengecek jadwal Presiden. Semua bukti sanksi sudah kami siapkan. Mudah-mudahan sidang bisa dilakukan sebelum lebaran,” kata Fabby saat ditemui di Hotel Des Indes Jakarta. pada Selasa (21/3). .
Fabby menilai praktik pembatasan instalasi yang diberlakukan PLN berdampak negatif terhadap kepentingan calon pelanggan PLTS atap. Sejauh ini kapasitas instalasi PLTS rooftop baru mencapai 70 MWp. Angka tersebut masih jauh dari rencana pemerintah terkait pembangunan PLTS Rooftop dengan target 3,61 giga watt (GW) pada 2025.
“Diharapkan juga Dirut PLN dan Kemenkeu dipanggil untuk bertemu. Kami sudah kirim surat ke keduanya tapi belum ada tanggapan,” kata Fabby.
Pasalnya, calon pelanggan yang hanya memiliki daya listrik 2.200-3.500 volt ampere (VA) hanya bisa memasang PLTS rooftop dengan daya 330-525 VA. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga pemasangan PLTS rooftop yang mencapai Rp 15 juta per Kwh.
Menurut Fabby, nominal tersebut tidak ekonomis jika dihitung dengan jangka waktu pelunasan yang panjang hingga lebih dari 10 tahun. “Saat ini rumah tangga skala kecil harus membayar di muka minimal 2 kWh hingga Rp. 30 juta,” kata Fabby.
PT PLN pernah membantah narasi yang menyebut perseroan membatasi kapasitas terpasang PLTS rooftop hanya 15% dari total kapasitas listrik terpasang dari pelanggan rumah tangga dan industri.
“Kita tidak pernah pesan 10-15%, tapi lebih ke bagaimana pemasangan PLTS di atap untuk kita pakai sendiri, bukan untuk ekspor ke PLN,” ujar Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. DPR pada Senin (28/11).
Darmawan mengatakan, selama ini PLN masih menanggung kelebihan suplai atau kelebihan pasokan listrik yang dihasilkan dari sejumlah batu bara, gas, dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang diproduksi di dalam negeri.
Total listrik di Jawa tahun depan sudah termasuk tambahan 6.800 megawatt (MW), sedangkan tambahan kebutuhan hanya 800 MW. Sedangkan untuk Sumatera, selama tiga tahun hingga 2025, tambahan kebutuhan listrik sebesar 1,5 giga watt (GW) nampaknya tidak sebanding dengan penambahan kapasitas sebesar 5 GW. Begitu juga di Kalimantan dan Sulawesi Selatan.
Darmawan menjelaskan kelebihan pasokan listrik yang dialami PLN menyebabkan perseroan tidak mampu menyerap ekspor listrik dari kelebihan kapasitas terpasang dari rumah tangga dan industri.
Lebih lanjut, kata Darmawan, penyerapan listrik dari ekspor rumah tangga dan industri berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi listrik PLN pada tahun berjalan. Pasalnya, untuk menyerap listrik yang diekspor, PLN harus mengeluarkan 10 sen per kilowatt hour (kWh).
“Saat ini jika ada ekspor listrik dari penambahan PLTS di atap ke sistem PLN yang kita hadapi oversupply, akan menambah beban APBN untuk subsidi dan kompensasi,” kata Darmawan.