Pemerintah diminta untuk menerbitkan regulasi mengenai standardisasi baterai untuk mengerek penjualan kendaraan listrik, khususnya bagi motor listrik dan motor listrik hasil konversi.
Standardisasi komponen dari sisi baterai hingga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) saat ini kian krusial bagi pertumbuhan penggunaan motor listrik.
Pendiri National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, mengatakan penyeragaman jenis baterai harus dimulai dari tingkat sel hingga battery pack. Battery pack merupakan gabungan dari sejumlah sel baterai. Motor listrik pada umumnya memiliki 80 sel baterai yang digabungkan menjadi satu set battery pack.
Evvy mengatakan, penyeragaman juga harus menyasar pada volume, berat, dan kapasitas baterai sehingga tidak menimbulkan selisih kualitas pada baterai, khususnya pada saat pengisian ulang di SPBKLU.
Penyeragaman baterai dan fasilitas pendukung seperti SPBKLU dan konektor pengecasan juga dinilai mendesak untuk menekan kekhawatiran pengguna motor listrik yang ingin menambah daya baterai listriknya.
“Kajian kami menunjukkan saat ini ada 20 lithium-ion yang berbeda. Baik dari segi volume, kapasitas output hingga performa,” kata Evvy di Grand Sahid Hotel Jakarta pada Rabu (2/8).
Evvy menambahkan, Indonesia sejatinya sudah punya pakem standarisai baterai. Namun, standarisasi tersebut masih belum mengikat dan hanya mengatur hal dasar. Ketetapan tersebut juga belum mengatur aspek fundamental seperti berat atau beban baterai.
Lebih lanjut, kata Evvy, Pemerintah Indonesia perlu merujuk Korea Selatan dan India sebagai negara yang lebih mapan dalam penyeragaman baterai kendaraan listrik.
Menurut Evvy, Korea Selatan hanya menerapkan dua standar baterai yang boleh dipasang di tiap-tiap motor listrik, dengan berat baterai maksimal 12 kilogram agar ramah bagi perempuan yang ingin menukarkan baterai di SPBKLU.
“Standarisasi ini perlu diatur di peraturan yang disahkan oleh pemerintah agar punya daya ikat yang kuat. Konektor untuk pengecasan juga harus diatur,” ujar Evvy.
Kementerian ESDM melaporkan pengajuan program konversi motor BBM menjadi motor listrik bersubsidi Rp 7 juta per unit baru mencapai 4.578 pemohon hingga Kamis (27/7). Angka tersebut baru mencapai 9,1% dari target akhir tahun sebanyak 50.000 unit sejak program ini bergulir pada Maret lalu.
Di sisi lain, pendaftar yang mengajukan diskon pembelian motor listrik baru menyentuh 1.193 hingga awal Agustus. Angka tersebut terbilang minim jika dibandingkan dengan target penyaluran subsidi 200.000 unit hingga akhir 2023.
Melansir catatan laman SISAPIRa yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian per hari Rabu 2 Agustus, terdapat 1.193 pengajuan subsidi motor listrik baru yang masih dalam tahap proses pendaftaran.
Sementara ada 200 unit yang terverifikasi dan 36 motor listrik yang sudah tersalurkan. Artinya masih ada 198.571 sisa kuota pengajuan diskon pembelian motor listrik.