Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) tidak merugikan pemilik listrik. Pensiun dini pembangkit batubara merupakan salah satu fokus pendanaan dari Just Energy Transitions Partnership (JETP).
Pemerintah telah meresmikan kantor sekretariat tim kerja JETP pada Kamis (16/2). Tugas Satgas JETP enam bulan ke depan adalah menyiapkan peta jalan (road map) pensiun dini pembangkit listrik yang dinilai paling banyak menghasilkan polusi itu.
“Kita akan buat timeline decommissioning PLTU, menunya sudah ada, kita pilih mana yang paling cocok dan paling layak dulu. Nanti kalau pensiun habis akan diganti dengan energi yang lebih bersih,” kata Arifin Tasrif dikutip Senin (20/2).
Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arfin mengatakan pemerintah kemudian akan memilih PLTU yang berada di wilayah kelebihan produksi listrik yang tidak efisien lagi dan pembakaran yang tidak sesuai spesifikasi awal.
“Nanti kita pilih daerah mana yang produksi listriknya berlebihan, unit yang sudah tidak efisien lagi karena yang tidak efisien juga menggunakan bahan bakar yang boros, kalau pembakarannya tidak seperti semula, otomatis energi yang dihasilkan tidak maksimal seperti di awal. awal,” katanya.
Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (asumsi kurs Rp 15.100/US dollar) dalam program JETP dari beberapa negara maju. Pendanaan mengambil banyak bentuk, dari hibah, pinjaman hingga hibah. Pensiun PLTU merupakan bagian dari program pengurangan emisi ini.
Selain itu, Menteri Arifin menegaskan penghentian PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan tidak akan merugikan pemilik pembangkit karena pada dasarnya aset PLTU akan dibeli dan kemudian dioperasikan dengan waktu penghentian yang lebih singkat.
“Tidak merugikan pemilik PLTU karena nanti dihitung nilai riil asetnya dan bagaimana percepatannya, bukan ditutup. Kami tidak bisa menutup,” kata Arifin.
Dia mencontohkan, dengan asumsi masa operasi PLTU masih 15 tahun, apakah bisa dipercepat menjadi 3 tahun? Lalu kompensasi apa yang harus dibayarkan untuk mempercepat masa pensiun. “Nanti kita lihat berapa nilainya saat ini dan kapan tiga tahun, jadi intinya perlu ada transparansi berdasarkan best practice yang ada,” ujarnya.
Arifin juga menyebutkan program-program lain terkait pembangkit listrik dengan tujuan yang sama untuk mengurangi emisi dengan mengubah pembangkit beremisi tinggi menjadi rendah emisi, misalnya mengubah pembangkit berbahan bakar bahan bakar menjadi gas.
“Kami juga akan melihat yang lain seperti genset bahan bakar dan kami akan mempercepat konversi pembangkit bahan bakar ke gas dan dari gas ke energi baru dan yang paling cepat adalah konversi genset ini jika kami ingin mengurangi emisi dan biaya,” pungkas Arifin .