Menteri ESDM Arifin Tasrif bertemu dengan beberapa investor dan calon mitra proyek transisi energi Indonesia di luar World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss.
Mengutip siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu calon mitra adalah Pangeran Jaime de Bourbon de Parme, utusan khusus pemerintah Belanda untuk Perubahan Iklim. Dalam pertemuan itu, Arifin menjelaskan kebutuhan Indonesia untuk menyediakan pembangkit listrik mini di daerah terpencil.
Perolehan kekuasaan ini dinilai sejalan dengan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Pangeran Jaime, cucu Ratu Juliana, telah menunjukkan minat yang besar untuk membantu proses transisi energi Indonesia sekaligus mencapai nol emisi karbon (Net Zero Emissions) pada tahun 2060.
Jaime mengatakan negaranya juga sedang melaksanakan proyek pembangkit listrik mini untuk menghasilkan energi bersih. Belanda sebelumnya telah bekerja sama dengan Indonesia dalam memberikan akses untuk pengembangan pembangkit listrik mikrohidro dan biogas.
Selain itu, Arifin juga bertemu dengan Head of Global Supply Chain Unilever, Reginaldo Ecclissato. Arifin mendukung Unilever Indonesia dalam penggunaan listrik terbarukan untuk operasional raksasa produk konsumen di Indonesia.
Unilever Indonesia terus memperluas bisnisnya di Indonesia dan sedang membangun unit pabrik ketiga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara. Arifin mendorong Unilever untuk segera menyampaikan laporan penggunaan energi terbarukan yang digunakan dalam proses produksinya.
Arifin juga bertemu dengan petinggi Chevron, Deputy Chief President for Strategy, Policy and Development, Mark Nelson, yang meminta penjelasan terkait roadmap transisi energi Indonesia dan insentif yang diberikan Pemerintah Indonesia.
Chevron juga mengembangkan energi panas bumi di Indonesia yang kemudian dialihkan ke Star Energy. Pada pertengahan 2022, Chevron bermitra dengan Pertamina untuk menjajaki pengembangan potensi sumber energi panas bumi, hidrogen, keseimbangan dan penangkapan berbasis alam, penggunaan dan penyimpanan.
Selain di luar agenda resmi, Arifin juga menjadi pembicara di beberapa sesi World Economic Forum (WEF) 2023. Seperti acara terbatas yang dihadiri pejabat setingkat kepala pemerintahan dan menteri. yang membahas tema ‘Navigating the New Energy Reality’ yang membahas isu energi terbarukan dan perubahan iklim.
Di setiap kesempatan, Arifin memaparkan program pemerintah Indonesia terkait transisi energi, salah satu dari tiga pilar agenda Presiden G20 Indonesia tahun 2022, dan akan berlanjut saat Indonesia menjadi keketuaan ASEAN pada tahun 2023.
Salah satunya adalah soal rencana penghentian pengoperasian PLTU Batubara. “Kita akan lakukan secara bertahap dan segera dimulai,” kata Arifin.
Indonesia memulai program blending dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga batubara yang dioperasikan oleh PT PLN. Pada tahun 2025, sebanyak 52 pembangkit PLN akan beroperasi secara komersial berupa campuran sumber listrik, dengan biomassa. Program ini membutuhkan 10,2 ton biomassa.
Indonesia memulai program hybrid dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga batu bara yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero). Pada tahun 2025, sebanyak 52 pembangkit PLN akan beroperasi secara komersial berupa campuran sumber listrik, dengan biomassa. Program ini membutuhkan 10,2 ton biomassa.
Arifin juga menjelaskan bahwa RI telah mengeluarkan dan menyiapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang penciptaan lingkungan untuk melaksanakan proses pengurangan operasi PLTU.
Peraturan tersebut antara lain Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon yang telah diundangkan untuk mengatur Mekanisme Tata Niaga Karbon, Insentif Ekonomi dan Pajak Karbon.
Kemudian ada Peraturan Menteri ESDM tentang Pajak Karbon dan Tata Niaga Pabrik Energi yang saat ini sedang difinalisasi. Melalui peraturan tersebut, pembangkit listrik berbahan bakar batubara harus mengurangi emisinya melalui mekanisme batas emisi dan pajak.
Selanjutnya, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang diundangkan untuk memberikan iklim yang lebih baik dan kondusif bagi investasi energi terbarukan, serta mengatur proses pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara. . .
Pemerintah dan DPR kini juga tengah menyiapkan Undang-Undang Energi Baru Reformasi (EBET) untuk mengakselerasi ekosistem EBT yang kondusif, berkelanjutan dan sejalan dengan transisi energi menuju target NZE 2060.
“Di tahun-tahun mendatang, kami berharap energi terbarukan sekitar 283 gigawatt (GW) akan digunakan untuk memasok kebutuhan listrik, sedangkan operasional pembangkit batubara akan mencapai puncaknya, kemudian secara bertahap menurun mulai tahun 2040,” ujar Arifin.