Perjalanan sejarah Indonesia telah berulang kali mengalami pergantian kabinet. Ini terjadi setelah perubahan sistem pemerintahan dari serikat pekerja menjadi serikat pekerja pada tahun 1950-1959.
Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Mengutip Ruangguru.com, Kabinet Natsir diresmikan pada 7 September 1950 berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1950.
Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang perdana menteri bernama Mohammad Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada awal pembentukan kabinet, orang-orang dari PNI tidak dilibatkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa partai yang didirikan oleh Soekarno menjadi oposisi dengan PKI dan Murba.
Kabinet Natsir (Wikipedia)
Dikutip dari situs Setkab.go.id, berikut susunan Kabinet Natsir.
Perdana Menteri : Mohammad Natsir Wakil Perdana Menteri : Sri Sultan Hamengkubuwono IX Menteri Dalam Negeri : Assaat Menteri Luar Negeri : Mohammad Roem Menteri Keamanan Rakyat : Abdul Halim (mengundurkan diri 8 Desember 1950) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 8 Desember 1950) Menteri Kehakiman : Wongsonegoro Menteri Penerangan : MA Pellaupessy Menteri Keuangan : Sjafruddin Prawiranegara Menteri Perdagangan dan Perindustrian : Sumitro Djojohadikusumo Menteri Pertanian : Tandiono Manu Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi : Herman Johannes Menteri Sosial : FS Haryadi Menteri Perhubungan : Djuanda Menteri Kesehatan : J. Leimena Menteri Agama : Wahid Hasjim Menteri Tenaga Kerja : Pandji Suroso Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Bahder Johan Menteri Negara : Harsono Cokroaminoto
Konferensi Meja Bundar (sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id)
Mengutip e-Modul Sejarah Indonesia (2019) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa program Kabinet Natsir telah berhasil dicapai. Namun, ada juga program kerja kabinet yang gagal dan tidak berhasil dilaksanakan. Berikut program kerja Kabinet Natsir:
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum Majelis Negara dalam waktu singkat. Tercapainya penguatan dan penyempurnaan susunan pemerintahan dan pembentukan aparatur negara yang bersatu berdasarkan Pasal 146 UUD Sementara 1950 Mengaktifkan berbagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pekerja dan pengusaha Membantu pembangunan perumahan rakyat dan memperluas berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas. di bidang kesehatan dan intelijen Meningkatkan organisasi ABRI dan merehabilitasi mantan prajurit TNI dan gerilyawan ke dalam masyarakat Berjuang dan berusaha memecahkan masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu singkat.
Mohammad Natsir (Wikipedia)
Di antara keberhasilan yang diraih Kabinet Natsir adalah di bidang ekonomi dimana Sumitro Plan hadir. Rencana Sumitro berhasil mengubah sistem ekonomi yang semula ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk ke PBB dan untuk pertama kalinya terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat. Berikut kami rangkum keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir:
Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Menetapkan prinsip independen dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia bergabung dengan PBB. Perundingan terjadi antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.
Meski telah beberapa kali berhasil, program kerja Kabinet Natsir bukannya tanpa kendala dan masalah. Ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus dihadapi Kabinet Natsir untuk dapat melaksanakan dan mensukseskan program kerjanya.
Program-program di bidang ekonomi dalam pelaksanaan Sumitro Plan tidak dapat berjalan maksimal. Pasalnya, banyak pengusaha yang diberi bantuan disalahgunakan sehingga banyak yang tidak mencapai target.
Kemudian upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan atau gagal. Selain itu, Kabinet Natsir tampaknya tidak luput dari masalah keamanan berupa pemberontakan yang hampir melanda seluruh pelosok Indonesia.
Banyak gerakan daerah yang mencoba memberontak terhadap pemerintah, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.
Selain itu, sering dikeluarkannya undang-undang darurat juga menjadi kendala bagi Kabinet Natsir yang belakangan kerap mendapat kecaman dari pihak oposisi.
Berikut kami rangkum permasalahan dan kendala yang dihadapi Kabinet Natsir:
Dalam pelaksanaan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberikan bantuan kredit, namun bantuan tersebut disalahgunakan sehingga tidak mencapai target. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda menemui jalan buntu (gagal). Muncul masalah keamanan internal yaitu pemberontakan di hampir seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.