Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate urung diperiksa di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (9/2), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo.
Meski telah menyatakan siap hadir sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, Menkominfo berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo, pada puncak acara Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara.
Berkaitan dengan itu, menarik untuk dicermati sosok Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, terkait kiprahnya sebagai pengusaha yang memasuki kancah politik Indonesia memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Komunikasi. dan Informatika.
Masa Kecil dan Pendidikan Johnny G. Plate
Johnny G. Plate lahir di Ruteng Manggarai, Flores pada 10 September 1956. Menurut informasi di website dpr.go.id, ia bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada tahun 1963 hingga 1969.
Setelah itu, pria yang akrab disapa Johnny ini melanjutkan pendidikan SMP di Seminari Kisol PIUS XII, tahun 1970 hingga 1972.
Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar, Johnny melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Tinggi Pasti Alam (Paspal) pada tahun 1973 hingga 1975.
Setelah menamatkan pendidikan SMA, pada tahun 1977 ia melanjutkan pendidikannya sebagai taruna Akademi Maritim Republik Indonesia (RI). Pada tahun 1979 melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya hingga lulus pada tahun 1986.
Semasa kuliahnya, Johnny tergolong aktif di organisasi. Ia tercatat aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa Batalyon XI Mahajaya, dari tahun 1980 hingga 1985.
Selama 1980-1985, ia juga tercatat sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Katolik. Bahkan setelah lulus, Johnny tetap aktif di perkumpulan mahasiswa Katolik ini, menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat. Dia memegang posisi ini dari tahun 1985 hingga 2013.
Karier Johnny G Plate
Setelah lulus dari Universitas Katolik Atma Jaya, Johnny merambah dunia bisnis. Secara khusus, ia berkelana ke bidang peralatan kebutuhan perkebunan. Bisnis yang ia dirikan cukup sukses. Pasalnya, pada tahun 1980-an di Indonesia terjadi booming pembukaan perkebunan terutama di Kalimantan dan Papua.
Sukses sebagai pengusaha, Johnny memperluas pengalamannya di dunia profesional. Tak hanya di sektor perkebunan, ia juga berkecimpung di sektor transportasi penerbangan.
Johnny tercatat pernah menduduki jabatan strategis di beberapa perusahaan, seperti chief executive officer (CEO) PT Bima Palma Nugraha, Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti, Komisaris PT Mandosawo Putratama, dan Komisaris PT Indonesia Airasia.
Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Airasia Mitra Investama, Komisaris PT Indonesia AirAsia, dan Komisaris PT TJB Power Services.
Terjun ke Dunia Politik
Sukses sebagai pengusaha, Johnny lantas melirik dunia politik. Kiprahnya dimulai saat bergabung dengan Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Di partai ini, ia dipercaya sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga tahun 2013.
Setelah itu, ia pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan dukungan Nasdem, ia maju dalam pemilihan legislatif (Pilkada) mewakili Daerah Pemilihan NTT I. Pada Pileg 2014, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perolehan suara sebanyak 33.704 suara.
Sebagai anggota DPR, ia dipercaya sebagai Ketua Fraksi XI, anggota Badan Anggaran, dan anggota Badan Permusyawaratan DPR.
Sedangkan di Partai Nasdem, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, DPP Nasdem. Johnny kemudian diangkat menjadi Sekjen Partai Nasdem pada 2017, untuk melanjutkan periode 2013-2018.
Pada Pemilu 2019, ia kembali bertarung dan terpilih kembali dalam pemilihan anggota legislatif. Namun karena tidak sempat menjabat sebagai anggota DPR untuk kedua kalinya, ia diminta oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Maju.
Ia menggantikan Rudiantara yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Di Bawah Kepemimpinan Johnny G. Plate
Mengutip laporan kinerja Kominfo, sejak dipimpin Johnny sebagai Menteri Kominfo pada 23 Oktober 2019, Kominfo berhasil mencatatkan sejumlah kinerja positif, antara lain sebagai berikut:
2020
1.682 desa/kelurahan mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler atau BTS. Penambahan 30 spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband. 33,7% peserta Digital Talent Scholarship kategori Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy tersertifikasi dan dapat diserap oleh industri. 213.143 orang memperoleh literasi teknologi informasi dan komunikasi.
2021
1.418 atau 25,22% dari target 5.623 pembangunan menara BTS di daerah 3T atau Tertinggal, Perbatasan, Terluar dan Non-3T. Tambahan 90 spektrum frekuensi radio. 15.556 atau 119% dari target 12.974 lokasi yang menyediakan akses internet broadband, termasuk wilayah prioritas 3T 10,29% penyediaan pusat data Nasional dari target 20% Tujuh dari 226 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Personalia RUU Perlindungan Data (RUU PDP) dibahas. Tujuh dari 226 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dibahas. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 25,5 triliun atau 116% dari target. Operator seluler sudah mulai menyediakan 5G yaitu Telkomsel, XL Axiata dan Indosat.
2022
Transisi dari TV analog ke TV digital dimulai. Beberapa perusahaan telekomunikasi mulai menutup jaringan 3G. Mulai blokir Operator Sistem Elektronik (PSE) yang belum terdaftar di Indonesia, seperti PayPal, Dota 2, dan Steam.
Namun, kebijakan yang ditempuh Kominfo tidak semuanya mulus. Pemblokiran PayPal, misalnya, menuai kecaman karena Kominfo disebut-sebut mematikan mata pencaharian masyarakat. Ini karena PayPal digunakan oleh para freelancer untuk menerima upah atas layanan yang ditawarkan kepada klien asing.
Kontroversi terbaru adalah munculnya dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Proyek pembangunan BTS Kominfo dimulai pada akhir tahun 2020. Pembangunan dibagi menjadi dua tahap dengan target mencapai 7.904 tempat kosong serta 3T atau daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal pada tahun 2023.
Terungkapnya kasus dugaan korupsi ini bermula pada Agustus 2022, ketika BAKTI Kominfo diberikan proyek pembangunan BTS 4G untuk menunjang kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, berupa layanan internet.
Dalam perjalanannya, ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka dengan memanipulasi dan mengoordinasikan proses tender proyek. Dalam perencanaan dan pelaksanaan lelang, pihak yang disebut sebagai tersangka direkayasa agar dalam proses pengadaan tidak ada syarat persaingan yang sehat.