liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Mengenal BAKTI Kominfo, Terseret Kasus Korupsi di Kejagung

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tersangka diduga melakukan rekayasa dalam perencanaan dan penawaran proyek untuk menciptakan persaingan tidak sehat.

Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) Galumbang Menak, Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Achmad Latif, dan Spesialis Pembangunan Manusia Universitas Indonesia (Hudev) Yohan Suryanto .

Direktur Penegakan Hukum Kejaksaan Agung (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan dua alat bukti. “Tim penyidik ​​meningkatkan penyidikan umum menjadi khusus dengan menetapkan tiga tersangka,” ujarnya dikutip Antara, Kamis (5/1).

Kasus ini menyoroti peran BAKTI alias Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa tujuan mendirikan badan ini?

Apa itu BAKTI Cominfo?

BAKTI awalnya bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dan lahir pada tahun 2006. Keberadaannya, menurut situs resminya, sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/ M.Kominfo/ 11/2006.

Pada tanggal 19 November 2010, BTIP berubah menjadi Balai Penyelenggaraan Pembiayaan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Badan ini menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi BAKTI. Salah satu tujuan perubahan nama badan layanan publik ini adalah untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalisme.

Tugas utamanya adalah pemerataan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia. BAKTI merupakan unit organisasi non eselon di Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh direktur utama.

Visi BAKTI adalah menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Misinya adalah memberikan layanan kewajiban pelayanan universal (KPU) berkualitas yang tepat sasaran untuk mengatasi kesenjangan digital di negeri ini.

Sinyal Merdeka 2020 (ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRA)

Proyek Cominfo BAKTI

Salah satu proyek yang sedang dikerjakan BAKTI adalah persiapan pembangunan BTS 4G di 7.904 lokasi dalam sembilan paket wilayah kerja. Fokusnya adalah pada daerah terluar, tertinggal dan terpencil (3T) di Indonesia.

Area pertama adalah Sumatera. Daerah kedua, Nusa Tenggara. Daerah ketiga, Kalimantan. Daerah keempat, Sulawesi. Daerah kelima, Maluku. Daerah keenam, Papua Barat. Daerah ketujuh, Papua Tengah Barat. Daerah kedelapan, Papua Tengah Utara. Daerah kesembilan, Papua Tenggara.

Area satu dimenangkan oleh PT XL Axiata Tbk. Sedangkan sisanya dikelola oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Perjanjian kerjasama antara Badan Layanan Umum atau BLU BAKTI dengan pengusaha berlaku selama 10 tahun.

Skema kerjasama untuk aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta penyiapan lahan BTS 4G menjadi tanggung jawab BLU BAKTI. Untuk penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan layanan, menjadi tanggung jawab mitra operator seluler terpilih.

Proyek ini dimulai pada akhir tahun 2020 yang dibagi menjadi dua tahap untuk 7.904 tempat kosong. Tahap pertama ditargetkan 4.200 lokasi dan selesai pada 2022. Sisanya selesai pada 2023.

Target dari proyek ini adalah mendorong 9.133 desa di kawasan 3T untuk terkoneksi dengan internet. “Jika masyarakat mau memanfaatkan teknologi dan berbisnis dengan onboarding ke dunia digital, maka akan semakin memperkuat ekonomi dan daya saing Indonesia,” ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif pada Januari 2022.

Sebagai informasi, pemerintah sedang menyiapkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas jangkauan internet di Indonesia. Alokasi anggaran untuk tahun 2019 sekitar Rp 7 triliun. Tahun berikutnya Rp 10 triliun. Tahun 2022 akan mencapai Rp 25 triliun.