liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Logo Katadata

Dalam kondisi tertentu, ada kalanya wajib pajak mengalami kekurangan pembayaran pajak, baik karena adanya kesalahan penghitungan, maupun didapatkan kondisi kurang bayar ketika dilakukan pemeriksaan. Atas kondisi ini, aparatur perpajakan akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB.

Ini merupakan salah satu dari lima jenis surat ketetapan pajak yang berlaku di Indonesia. SKPKB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penagihan pajak.

Ulasan berikut ini akan mengupas mengenai SKPKB, terkait dengan pengertian, dan dasar hukum yang melandasi penerapannya, serta besaran dendanya.

Pengertian dan Dasar Hukum SKPKB

SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah salah satu sarana administrasi yang digunakan DJP untuk melakukan penagihan pajak, dimana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, disebutkan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

SKPKB memiliki dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009, dan diubah terakhir kali dengan UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau UU HPP.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) UU 6/1983 dijabarkan beberapa kondisi yang membuat DJP mengeluarkan SKPKB, antara lain:

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Patut diingat, jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sementara SPT PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tentang pembukuan atau Pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Besaran Denda Kurang Bayar Pajak yang Ditagih Melalui SKPKB

Jika wajib pajak menerima SKPKB dari DJP, maka maka biaya yang harus dibayarkan tidak hanya jumlah kekurangan bayar pajak sebagaimana tertera dalam surat ketetapan yang diterbitkan.

Selain jumlah kekurangan pembayaran pajak, ada sanksi administrasi atau denda berupa bunga. Besarannya tergantung kasus kurang bayar pajak yang dialami wajib pajak.

Mengutip OnlinePajak, besaran sanksi untuk wajib pajak yang mendapat SKPKB, adalah sebagai berikut:

Tambahan bayar denda berupa bunga sebesar 2% dari nilai kekurangan pajak. Bunga ini akan dihitung berkali lipat setiap bulan dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Denda sebesar 2% per bulan ini diberikan kepada wajib pajak yang ketahuan terutang pajak, belum bayar pajak atau tidak bayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atau keterangan pajak lainnya. Serta bagi wajib pajak yang mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan. Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN barang dan jasa, serta PPnBM yang belum atau kurang dibayar.

Contoh Penghitungan Kurang Bayar Pajak yang Tertera dalam SKPKB

Untuk lebih memahaminya, berikut ini contoh penghitungan kurang bayar pajak serta denda bunga yang menyertainya.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21