Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara berpenghasilan menengah ke atas berdasarkan kategorisasi Bank Dunia terbaru. Indonesia bertujuan untuk meningkatkan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Bagaimana seharusnya negara dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah dan negara berpenghasilan tinggi?
Sebelumnya, pada tahun 2019 Indonesia telah masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah ke atas. Namun, ketika wabah Covid-19 melanda, Indonesia kembali turun. Pandemi melanda pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 dan 2021.
Kini status tersebut diperoleh kembali bersamaan dengan peningkatan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita atau produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 4.349,5 (2021). Angka tersebut merupakan batas atas untuk masuk kategori pendapatan menengah ke atas pada tahun 2021.
Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan PDB per kapita mencapai Rp 71,0 juta atau US$ 4.783,9.
Mengacu pada klasifikasi Bank Dunia, suatu negara digolongkan sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas jika memiliki PDB per kapita antara US$4.466 hingga US$13.845.
“Sehingga pertumbuhan PDB yang moderat di tahun 2022 cukup membawa Indonesia ke dalam kategori ini (kelas menengah ke atas),” tulis Bank Dunia.
Meski begitu, berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita di antara negara-negara kelas menengah ke atas lainnya, posisi Indonesia masih tertinggal jauh, yakni di peringkat 121 dari 196 negara yang terdaftar oleh Bank Dunia.
Menurut Asian Development Bank (2017), negara-negara di Asia membutuhkan lebih banyak waktu daripada kawasan lain untuk bertransisi dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan menengah.
Rata-rata waktu negara-negara di Asia mencapai 13 tahun, lebih cepat dibandingkan kawasan lain yang mencapai 17 tahun.
Target menjadi negara berpendapatan tinggi
Di tengah capaian tersebut, pemerintah telah membuat target yang lebih visioner untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, standar Bank Dunia menyatakan bahwa PDB per kapita minimal harus mencapai US$9.062, jika klasifikasi tidak berubah.
Untuk mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan tinggi, PDB negara ditargetkan mencapai US$7,4 triliun atau terbesar kelima di dunia pada tahun 2045.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target tahun 2036 diperkirakan mencapai US$12,2 ribu atau Rp171,3 juta.
Mengacu pada standar tersebut, Indonesia masih perlu meningkatkan pendapatan per kapita hingga tiga kali lipat dari posisi saat ini.
Namun, Bank Pembangunan Asia mengatakan bahwa berpindah dari negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan tinggi lebih sulit. Data median global 1960-2014, waktu yang dibutuhkan suatu negara untuk naik ke status negara berpenghasilan tinggi adalah 23 tahun.
Negara-negara Asia yang berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan China hanya membutuhkan waktu 19 tahun.
Korea mampu melakukan transisi dari berpenghasilan menengah ke berpenghasilan tinggi dengan beralih dari fokus pada industri berat pada 1970-an ke industri teknologi tinggi dari pertengahan 1980-an.
Selama 1988-1994, pangsa total ekspor manufaktur berteknologi tinggi Korea Selatan meningkat dari sekitar 16% menjadi hampir 23%.
Negara-negara yang ingin meningkatkan statusnya menjadi negara berpenghasilan tinggi harus mendorong pertumbuhan produktivitas, inovasi, dan melakukan investasi besar dalam infrastruktur yang didukung publik dan swasta.
Pada tahun-tahun ini, Korea telah berhasil meningkatkan infrastruktur pemerintah, menderegulasi sektor keuangan, mereformasi pendidikan untuk mempromosikan sains dan teknologi, membangun kapasitas penelitian dan pengembangan negara, serta memberikan subsidi dan insentif pajak bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada pengetahuan. ekonomi.