Indonesia mengusulkan kerja sama dengan Republik Demokratik Kongo dan Brasil dalam membentuk kombinasi hutan dan karbon. Koalisi ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi, dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon untuk mengatasi perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari pertemuannya dengan Menteri Keuangan Republik Demokratik Kongo atau DRC beserta delegasinya pada 11-13 Mei 2023. Selama di Indonesia, delegasi mengunjungi beberapa industri militer dan pertambangan serta mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara, khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan keamanan. Kami berharap melalui kerja sama ini, Indonesia dapat menjadi mitra strategis bagi DRC, dan kedua negara saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (16/5).
Luhut mengatakan Indonesia dan RDK juga sepakat untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kedua negara memiliki pengalaman di bidang budidaya kelapa sawit berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia juga akan mengekspor produk jadi dan bahan baku minyak sawit hingga RDK memiliki pabrik pengolahan sendiri. Luhut menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan investasi dan pembangunan industri, dengan mempertimbangkan isu lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami berkomitmen untuk memastikan kawasan industri di Indonesia tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Sebagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan DRC, DRC akan mengusulkan pembukaan Kedutaan DRC di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga diharapkan membuka KBRI Kinshasa.
Mengutip Laporan Transparansi Iklim 2021, hanya 11 negara G20 yang memiliki skema tarif emisi karbon secara eksplisit di negaranya, baik melalui pajak karbon maupun sistem perdagangan emisi (ETS).
Dari daftar negara, Prancis memiliki rata-rata angka tertinggi. Sedangkan Indonesia tidak termasuk.