Sekretariat Kemitraan Transisi Energi Adil (JETP) akan memfokuskan rencana investasi pada lima bidang utama termasuk jaringan transmisi, pensiun dini PLTU dan pengembangan energi terbarukan.
Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri mengatakan saat ini tim sedang menyusun rencana investasi alias Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen tersebut rencananya akan diluncurkan pada 16 Agustus dengan fokus pada lima bidang utama.
“Mengambil keputusan bukan di tangan kita. Ini melibatkan lintas kementerian,” ujarnya.
Dithri mengatakan lima bidang tersebut adalah pengembangan jaringan transmisi, pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batubara, pengembangan baseload dan variable renewable energy type (ETB), serta membangun supply chain energi terbarukan. Saat ini Sekretariat JETP juga sedang menyiapkan roadmap untuk setiap area yang akan dipersempit menjadi setiap proyek, rencana pendanaan dan kebijakan yang dibutuhkan.
Dithri mengatakan, tantangan transisi energi kita saat ini adalah kelebihan pasokan dari pembangkit berbahan bakar fosil. Karena itu, program pensiun dini PLTU menjadi sangat penting. Sektor transmisi juga sangat penting untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang membutuhkan investasi tinggi.
Sekretariat JETP yang baru dibentuk pada 16 Februari 2023 dipimpin oleh Edo Mahendra, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja dari lembaga independen.
Kelima pokja ini memiliki tugas yang berbeda mulai dari masalah teknis, kebijakan, pembiayaan, transisi saja, serta efisiensi listrik dan energi. International Energy Agency (IEA) bertindak sebagai ketua Technical Working Group yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute (RMI), Bank Dunia, dan PT PLN.
Sedangkan Policy Working Group dipimpin oleh Bank Dunia, sedangkan Financing Working Group diketuai oleh Asian Development Bank. Organisasi global UNDP memimpin Kelompok Kerja Transisi Adil, dan Institut Sumber Daya Dunia memimpin Kelompok Kerja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.
Sebelumnya, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pendanaan JETP meningkat 8,4% menjadi US$21,7 miliar dari sebelumnya US$20 miliar. Pemerintah dan International Partners Group (IPG) telah mengidentifikasi dukungan pendanaan untuk JETP dari pendanaan publik sebesar US$11,7 miliar dan pendanaan komersial sebesar US$10 miliar.
Dadan mengatakan, sumber pendanaan masyarakat tersedia dalam bentuk hibah, dana bantuan teknis, pinjaman lunak, dan jaminan pinjaman. Sedangkan pembiayaan komersial akan difasilitasi oleh aliansi perbankan swasta di bawah GFANZ dalam bentuk pinjaman komersial. GFANZ terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG dan Standard Chartered.