liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Kode Faktur Pajak 03, Pengertian dan Mekanisme Penggunaannya

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat dokumen yang disebut Faktur Pajak, yang merupakan bukti pungutan PPN dari Badan Usaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, faktur pajak berjumlah 16 digit. Angka pertama dan kedua merupakan kode transaksi atau yang sering disebut dengan kode faktur pajak.

Setiap transaksi memiliki kode faktur pajak yang berbeda. Kode ini terdiri dari angka 01 sampai 09, yang telah diatur untuk digunakan.

Ulasan berikut akan membahas pengertian kode faktur pajak 03, serta mekanisme penggunaannya.

Pengertian Kode Faktur Pajak 03

Kode faktur pajak 03, adalah kode yang digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lain selain instansi pemerintah, yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lain.

Yang dimaksud dengan pemungut PPN selain instansi pemerintah adalah pemungut PPN yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pengangkatan pemungut PPN.

Termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang tunduk pada kontrak karya pertambangan, yang dalam kontrak tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui lex expert.

Secara rinci, pemungut PPN lainnya untuk transaksi dengan pihak ini harus menggunakan kode faktur pajak 03, sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontraktor Kontrak Kemitraan Produksi Migas. Kontraktor atau Kuasanya/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk pada kontrak karya pertambangan khusus dan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Mekanisme Penggunaan Kode Faktur Pajak 03

Ketentuan mengenai penggunaan kode faktur pajak 03 tertuang dalam PMK Nomor 85/PMK.03/2012. PMK ini mengatur penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM. Ini juga mencakup prosedur untuk pengumpulan, penyetoran dan pelaporan.

Dalam PMK 85/PMK.03/2012 terdapat beberapa ketentuan penggunaan faktur pajak kode 03 yaitu sebagai berikut:

1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP untuk setiap pengajuan BKP dan/atau JKP ke BUMN.

2. Faktur Pajak yang bersangkutan dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

3. Pengisian SSP dilakukan dengan menempelkan NPWP dan identitas Mitra, namun penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN selaku kustodian atas nama Mitra.

4. Apabila penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang PPN dan terutang PPnBM, maka rekanan juga harus mencantumkan jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.

5. Faktur pajak dibuat rangkap tiga.

Lembar pertama untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima JKP sebagai bukti pajak masukan. Lembar kedua diberikan kepada PKP yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran. Lembar ketiga diberikan kepada yang wajib. kolektor atau WAPU sebagai laporan SPT ke KPP.

6. Rekanan membuat 5 salinan SSP dengan identitas rekanan meliputi nama dan NPWP BUMN.

Lembar pertama untuk mitra. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. Lembar ketiga untuk rekanan yang terlampir pada SPT Masa PPN. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. Lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

7. Badan Usaha Milik Negara Penagih wajib membubuhkan stempel “Tanggal Dibayar” dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.

Ketentuan di atas berlaku untuk transaksi melebihi Rp 10 juta. Sedangkan untuk nilai transaksi di bawah Rp10 juta, mekanisme pemungutan PPN dilakukan seperti biasa.

Tata cara yang diatur dalam PMK 85/PMK.03/2012 telah mengalami beberapa kali perubahan melalui PMK 136/PMK.03/2012. Perubahan yang diusulkan meliputi:

– Faktur pajak hanya ada 2 rangkap, dan SSP dibuat rangkap 4
– Konfirmasi kewajiban penagihan oleh BUMN dan kewajiban pelaporan dan penyetoran, dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.