Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim limbah yang mengalir ke laut telah berkurang hingga 38% sepanjang tahun 2022.
Berdasarkan data KLHK tahun 2020, sekitar 1,72 kilogram sampah mencemari lautan Indonesia untuk setiap meter perseginya. Dengan luas lautan 3,25 juta km2, diperkirakan terdapat sekitar 5,75 juta ton sampah di lautan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, 16 kementerian/lembaga bekerja sama untuk mengurangi jumlah sampah di laut. Sebagian besar limbah ini berasal dari individu dan produsen.
“Sekitar 80% sampah laut Indonesia berasal dari darat, 30% di antaranya adalah sampah plastik,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/6).
Vivien mengatakan pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Saat ini, sebanyak 16 produsen telah menerapkan pengurangan limbah
“Untuk menangani (limbah laut), kita perlu kerja sama,” kata Vivien.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa tindakan penanganan sampah laut memerlukan penanganan dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Peraturan tersebut mencakup langkah-langkah yang lebih spesifik untuk menangani produksi, pengangkutan, penggunaan, perdagangan, dan perlakuan akhir masa pakai serta sifat aditif.
November lalu, Indonesia mendapatkan pinjaman senilai €300 juta atau setara dengan Rp4,7 triliun (kurs Rp15.700) dari KfW Development Bank, Asian Development Bank dan French Development Agency (AFD) untuk mengurangi sampah plastik di laut.
Komite Manajemen Bank Pembangunan KfW, Christian Krämer, mengatakan pinjaman ini mendukung target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Hal ini didasarkan pada matriks kebijakan yang disepakati melalui dialog dengan kementerian terkait, sejalan dengan prioritas negara sebelumnya. ditetapkan oleh pemerintah.
“Setelah kami mencapai tujuan ini, pinjaman ini akan disalurkan,” kata Krämer dalam sesi diskusi di COP27 Mesir, November lalu.