liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ESDM Pastikan Perdagangan Karbon pada PLTU Tak Kerek Tarif Listrik

Kementerian ESDM menegaskan, penerapan perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik tahun ini, khususnya di pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) tidak akan mempengaruhi pergerakan Biaya Penyediaan (BPP) listrik. Dengan demikian, tarif listrik di lingkup industri dan rumah tangga tidak akan mengalami kenaikan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan tidak mengganggu perhitungan keekonomian produksi listrik dari 99 pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang mengikuti mekanisme tersebut. .

“Saya bilang sosok ini cukup ramah. Peningkatan efisiensi ini tidak memerlukan pembayaran, sehingga tidak menambah BPP listrik di pembangkit,” kata Dadan saat ditemui wartawan di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (24/1).

Mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik yang dimulai pada awal 2023 diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sebesar 500 ribu ton pada periode Januari-Desember tahun ini.

Pelaksanaan perdagangan karbon diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Pada Subsektor Pembangkitan Energi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada akhir Desember. 2022.

Regulasi ini merupakan regulasi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Penetapan Batas Emisi PLTU

Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 mengatur beberapa hal teknis terkait pelaksanaan perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik. Salah satunya adalah Persetujuan Teknis Batas Pembebasan Atas (PTBAE).

PTBAE adalah perjanjian teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai batas maksimum kadar emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan peruntukan PTBAE berlaku untuk pembangkit listrik yang terkoneksi dengan jaringan listrik PT PLN. Sedangkan penetapan PTBAE untuk PLTU di luar usaha PLN atau untuk kepentingan sendiri baru akan ditetapkan paling lambat 31 Desember 2024.

Pelaksanaan PTBAE akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap. Tahap pertama yang berlangsung dari 2023 hingga 2024 hanya berlaku untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Kementerian ESDM menetapkan empat kelompok batas emisi pada tahap pertama pelaksanaan perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan.

Semakin besar kapasitas produksi listrik PLTU, yang berimplikasi pada semakin besar jumlah batu bara yang dibakar, semakin ketat pula batasan emisi yang ditetapkan.

Kelompok PLTU non-mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari 400 megawatt (MW) tunduk pada batas emisi paling ketat sebesar 0,911 ton CO2e. Kemudian untuk kelompok PLTU non-mulut tambang dengan kapasitas terpasang pada kisaran 100 MW sampai dengan 400 MW ditetapkan batas emisi sebesar 1.011 ton CO2e per MWh.

Selanjutnya, PTBAE untuk pembangkit listrik mulut tambang di atas 100 MW ditetapkan sebesar 1.089 CO2e per MWh dan kuota emisi untuk pembangkit listrik non mulut tambang dan tambang dengan kapasitas terpasang 25 MW sampai dengan 100 MW adalah 1.297 ton CO2e per MWh.

“PTBAE akan terus diturunkan, bukan diperbaiki, setiap tahun akan dinamis. Berapa penurunannya, kami akan tanyakan kepada stakeholder, tahun depan sudah siap, angkanya masih belum diumumkan,” ujar Dadan.