liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Logo

Pemerintah tengah mengebut payung hukum tentang kebijakan perdagangan karbon luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir, mengatakan aturan tersebut ditargetkan rampung sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Iklik PBB atau COP28 di UAE pada 30 November 2023.

“Oleh karenanya, sangat diharapkan dukungan yang kuat dari K/L terkait terutama KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara terkait penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan perdagangan karbon luar negeri,” ujar Erick saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Senin (31/10).

Dia mengatakan, Kemenko Marves serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mengkoordinasikan penyelesaian payung hukum kebijakan tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri. Langkah ini penting agar segera diadakan Rapat Komite Pengarah untuk Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Sebelumnya, KLHK sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/ NDC).

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Drasospolino, mengatakan Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan dengan dukungan internasional sebesar 41%.

“Kemudian pada 23 September 2022, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC dengan kemampuan sendiri 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%,” ujarnya dikutip dari situs KLHK, SElasa (31/10).

Dia mengatakan, pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim yaitu melalui implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Salah satunya adalah mekanisme penurunan emisi dengan skema perdagangan karbon.

Terdapat diua mekanisme perdagangan karbon, yaitu:

1.  Perdagangan emisi atau yang biasa disebut juga sebagai sistem cap and trade

Para pelaku usaha wajib mengurangi emisi GRK dengan ditetapkannya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) atau emission cap. Setiap pelaku usaha akan diberikan alokasi sejumlah emisi GRK sesuai batas atas emisi yang dapat dilepaskan/dikeluarkan (cap).

Pada akhir periode, pelaku usaha tersebut harus melaporkan jumlah emisi GRK Aktual yang telah mereka lepaskan. Pelaku Usaha yang melepaskan emisi GRK yang lebih besar dari batas atas yang telah ditentukan baginya (defisit) maka harus membeli surplus emisi GRK dari pelaku usaha lain.

2. Offset emisi (offset karbon)

Offset emisi yang diperjualbelikan adalah unit karbon yang dihasilkan dari penurunan emisi setelah target NDC untuk sub-sub sektor telah tercapai dan terdapat surplus penurunan emisi.   

Penurunan emisi GRK ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan atau aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bisa membuktikan praktik atau teknologi yang digunakan sebelum aksi mitigasi melalui proses yang biasa disebut MRV (Monitoring, Reporting and Verification). Teknologi tersebut meliputi penyerapan atau penyimpanan.

Bentuk-bentuk aksi mitigasi yang dapat menurunkan emisi GRK melalui penyerapan dan penyimpanan karbon, diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat 22 aksi mitigasi antara lain: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove; Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari (melalui Multi Usaha Kehutanan, Reduce Impact Logging-Carbon dan Silvikultur Intensif), Rehabilitasi hutan dan lainnya.

Potensi Perdagangan Karbon RI Rp 8.000 T

Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan hingga ribuan triliun dari nilai ekonomi karbon. Pendapatan ekonomi karbon diperoleh dari perdagangan karbon hutan tropis, mangrove, dan gambut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi ekonomi karbon RI mencapai US$565,9 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun. Menurut dia, sejumlah sektor penyumbang emisi karbon di Indonesia, yakni kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk.

 

 

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21