Komisi VII DPR mendorong pemerintah memberikan insentif tambahan Rp 110 per liter kepada PT Pertamina sebagai badan usaha yang menerapkan biodiesel B35 secara wajib.
Dorongan ekstra dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja pemrosesan B35. Pasalnya, fasilitas pengolahan biodiesel Pertamina masih tertahan kualitas campuran B30-nya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan, insentif itu bisa berupa kompensasi yang diberikan pada waktu tertentu, seperti yang diterapkan sebelumnya dalam pendistribusian BBM Pertamax.
Tambah Eddy, pencampuran biodiesel dari metil ester asam lemak atau minyak sawit FAME 35% ke dalam komposisi bahan bakar solar adalah praktik yang kurang populer dan jarang dilakukan. Menurutnya, mayoritas negara di dunia masih menggunakan campuran 30% atau B30.
“Pertamina memang sudah diberi tugas dan sudah bisa kami hitung, sepertinya perlu tambahan beban biaya untuk Pertamina. Kesan awal kami memang perlu tambahan insentif,” kata Eddy saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (16/10). /3).
Program yang berjalan sejak Februari 2023 berimplikasi pada peningkatan FAME sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) yang harus diolah Pertamina sebagai campuran B35 pada akhir tahun.
Peningkatan kapasitas berimplikasi pada kebutuhan Pertamina yang membutuhkan tambahan infrastruktur berupa perluasan tempat penyimpanan dan pelebaran pipa.
“Kalau tidak dibantu pendanaan dari pihak lain, maka sepenuhnya ditanggung Pertamina. Apalagi Pertamina juga memiliki target untuk menghasilkan keuntungan bagi negara,” kata Eddy.
Selanjutnya, kata Eddy, Komisi Energi akan melakukan pertemuan lanjutan dengan PT Pertamina untuk membahas usulan tambahan insentif. Forum itu akan digelar setelah kedua lembaga negara itu menyelesaikan pertemuan terkait kebakaran di Depoh Plumpang.
“Memang kami belum membahas secara mendalam, tapi nanti akan kami bahas,” kata Eddy.
Sebelumnya, Pertamina mengajukan tambahan insentif Rp 110 per liter untuk penerapan wajib biodiesel B35. Insentif tambahan ini untuk mengurangi beban pembangunan infrastruktur tambahan seperti tempat penyimpanan hingga pipa. Insentif juga untuk menutupi biaya blending atau pemurnian blending.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya belum mendapatkan insentif apapun dari implementasi biodiesel, terutama dalam implementasi program B30 dan B35. Insentif dalam program biodiesel hanya diterima oleh pengusaha FAME ketika ada selisih harga antara harga FAME dan solar.
Selisih harga dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Pertamina beli FAME dengan harga maksimal solar. Kami butuh insentif baru karena dari yang sudah ada belum dapat apa-apa,” kata Nicke.
Di sisi lain, Kementerian ESDM tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menambah insentif penerapan biodiesel B35 sebesar Rp 110 per liter yang diminta Pertamina.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tutuka Ariadji mengatakan, Kementerian ESDM telah memeriksa fasilitas penyaluran B35 dengan hasil positif. Sarana pendukung distribusi seperti pipa distribusi dinilai cukup untuk mendukung penerapan B35.
“Kami sudah cek ke instalasi tambalan Pertamina, tapi belum terlihat ada masalah,” kata Tutuka saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (14/2).