Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menurunkan beban Take or Pay (TOP) menjadi Rp 47,05 triliun pada tahun 2022. Langkah bijak PLN dalam mengoptimalkan kontrak penyediaan tenaga listrik dengan Independent Power Producer ( IPP) mampu meningkatkan efisiensi PLN selama pandemi terjadi
Gde Sumarjaya Linggih, Anggota Komisi VI DPR RI, mengapresiasi upaya PLN mengoptimalkan kontrak ini. Gde menjelaskan, hal tersebut menjadi perhatian Komisi VI agar tidak menjadi beban PLN mengingat penurunan konsumsi listrik akibat pandemi Covid-19.
“Ini apresiasi saya kepada Pak Darmo dan tentunya seluruh jajaran PLN. Renegosiasi TOP bisa dilaksanakan bahkan sampai Rp 47 triliun,” kata Gde dalam Rapat Kerja (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu. (15/2).
Senada dengan Gde, anggota Komisi VI DPR RI Herman Haeron juga mengapresiasi capaian PLN. Herman menilai era rezim TOP sebaiknya diakhiri saja karena akan menjadi beban PLN ke depan. Dia mengatakan Komisi VI mendukung PLN untuk memiliki kontrak, baik kontrak pengadaan maupun pembelian listrik, yang lebih fleksibel.
“Bagi saya, era take or pay harus diakhiri untuk energi yang pada dasarnya bisa dikurangi. Untuk gas agak susah ya, tapi kalau batubara bisa dikelola, pembakaran bisa dikelola. Jadi bisnis lebih adil, dan ini menguntungkan PLN ,” kata Herman.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 kemarin, PLN memang menghadapi tantangan kelebihan pasokan. Untuk mengurangi adanya TOP load, PLN mengoptimalkan kontrak khususnya dengan IPP.
“Di tengah situasi oversupply, kami secara mandiri berkonsultasi dengan IPP untuk menunda COD agar oversupply tidak semakin parah. Dan akhirnya kami berhasil memperjuangkan penghematan biaya hingga Rp47 triliun dari konsultasi bersama dengan 17 IPP mandiri untuk menemukan solusi bersama,” kata Darmawan saat mendengarkan Komisi VI DPR RI Rabu, (15/2).
Darmawan merinci, hingga akhir tahun 2021 konsultasi bersama dengan IPP berhasil menekan TOP IDR 37,21 triliun. PLN akan terus mengoptimalkan upaya optimalisasi kontrak pada 2022 sehingga TOP yang berhasil ditekan sebesar Rp9,83 triliun.
Darmawan menjelaskan, dalam menghadapi situasi kelebihan pasokan, PLN juga melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penggunaan listrik. PLN menerapkan strategi perluasan dan intensifikasi untuk meningkatkan konsumsi listrik.
Strategi intensifikasi mencakup program pemasaran power-up untuk pelanggan yang sudah ada. Sementara itu, strategi ekspansi meliputi penciptaan kebutuhan listrik baru melalui gaya hidup yang menggairahkan. PLN juga menjalankan program pengadaan captive power bekerja sama dengan industri untuk menggunakan listrik PLN.
PLN juga memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui pertanian listrik, listrik kelautan dan juga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.
Hal ini kemudian menjadi salah satu penopang kinerja penjualan dan operasional yang lebih efisien di tahun 2022. “Di tengah situasi Covid-19, PLN tidak hanya bertahan tetapi berhasil membukukan pertumbuhan positif,” pungkas Darmawan.