liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Dinilai Tak Tepat Sasaran, Subsidi Mobil Listrik Diusulkan untuk Bus

Rencana pemerintah menyalurkan subsidi untuk mobil listrik dan hybrid dinilai tidak mendesak dan tidak tepat sasaran. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengusulkan agar subsidi atau insentif kendaraan listrik disalurkan untuk menambah jumlah moda angkutan umum, seperti penyediaan bus atau kereta listrik.

Subsidi kendaraan umum dinilai sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi impor BBM dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penciptaan ekosistem kendaraan listrik.

“Saya kira subsidi untuk mobil hybrid yang masih menggunakan BBM tidak tepat sasaran. Efektivitas menekan konsumsi BBM di sektor transportasi masih belum jelas,” ujar Mulyanto melalui SMS kepada Katadata.co.id, Selasa (27/12). ).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, kebijakan alokasi insentif untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus diarahkan pada angkutan umum atau angkutan umum berbasis listrik, serta penyediaan infrastruktur pendukung berupa listrik. stasiun pengisian daya.

“Bus listrik sangat bagus dan layak mendapat subsidi pemerintah,” kata Mulyanto.

Mulyanto pun menilai insentif membeli mobil listrik berbasis baterai senilai Rp 80 juta per unit sebagai cara yang salah. Dia mengatakan, subsidi harus diberikan kepada yang kurang mampu.

“Dana subsidi terbatas tidak bisa disalurkan untuk membeli barang-barang mewah yang sifatnya personal-individual. Ini mempengaruhi rasa keadilan masyarakat,” kata Mulyanto.

Sementara itu, Jakarta Smart City pernah membuat proyeksi data perbandingan panjang jalan yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Perhitungan ini melibatkan asumsi bahwa 100 orang berada di dalam kendaraan.

Jika 100 orang ini masing-masing menumpang kendaraan pribadi, maka panjang jalan yang dibutuhkan untuk mobil kurang lebih 510 meter, dengan asumsi jarak antar mobil satu meter. Sementara itu, panjang jalan yang dibutuhkan pengendara sepeda motor kurang lebih 85 meter dengan asumsi jarak antar sepeda motor 50 sentimeter. Sebagai gantinya, hanya dibutuhkan satu bus Transjakarta Maxi yang berkapasitas hingga 100 penumpang. Satu unit bus hanya menempuh 13,5 meter panjang jalan dalam satu jalur.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penyaluran insentif kendaraan listrik tidak hanya menyasar unit angkutan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Menurut Agus, saat ini pemerintah juga berencana membagikan insentif untuk kendaraan skala besar, seperti insentif pembelian bus listrik. Insentif ini akan diberikan kepada produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

“Jadi tidak hanya mobil dan motor listrik, ada juga bus listrik. Syaratnya ada fasilitas, artinya harus ada pabrik di Indonesia. Itu syarat umum,” kata Agus di Koran Akhir Tahun 2022. Seminar Tinjauan & Konferensi Industri 2023 disiarkan di YouTube pada Selasa (27/12).

Lebih lanjut, kata Agus, besaran draf insentif masih dibahas oleh kementerian dan lembaga. Rumusan perhitungan insentif akan ditentukan dari berbagai faktor, seperti batasan harga mobil, tingkat penyerapan komponen dalam negeri (TKDN) atau dari ambang batas emisi yang dihasilkan oleh kendaraan listrik.

“Kami masih finalisasi formula, begitu juga dengan formulasi. Formulasi yang saya sampaikan belum final, bisa jadi batasan harga mobil Rp 800 juta atau bisa ditentukan kriteria terkait TKDN dan emisi. Atau semuanya bisa dijadikan satu formula,” kata Agus.

Selain koordinasi lintas kementerian, Agus mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan DPR terkait penyusunan kebijakan insentif kendaraan listrik. Pasalnya, anggaran pelaksanaan penyaluran insentif kendaraan listrik belum tercatat di APBN 2023.

“Karena pemerintah masih finalisasi, tentu kita belum bicara resmi dengan DPR. Tapi pasti akan kita bicarakan, karena kalau ada hubungannya dengan anggaran, kita harus bicarakan dengan DPR, DPR harus memberikan persetujuan,” kata Agus.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan rencana subsidi itu tidak masuk dalam APBN 2023. Said menilai rencana subsidi sebesar itu untuk mobil dan sepeda motor listrik sangat tidak proporsional dengan alokasinya. dari program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga.. tangga miskin. Said meminta kebijakan ini dikaji ulang oleh pemerintah.

“Bila subsidi ini akan direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk membeli mobil dan sepeda motor listrik, dan jika direalisasikan tahun depan, maka kami tegaskan tidak ada ketentuan di APBN 2023 untuk mendukung kebijakan tersebut,” ujar Said seperti tertulis dalam Siaran Pers DPR, Selasa (19/19/2019) 12).

Said menuturkan, pembagian insentif kendaraan listrik pada 2023 dinilai kurang menarik karena situasi ekonomi global yang tidak menentu. Said juga mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada industri kendaraan listrik.

Salah satu insentif yang diberikan adalah pembebasan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) 0%. Selain itu, produsen juga mendapatkan pembebasan bea masuk impor 0% dan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0%.

“Apakah wajar, di tengah situasi ini kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang dampaknya tentu akan mempengaruhi perekonomian domestik, makanya kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga kaya,” ujar Said.

Said menilai, daripada memberikan insentif untuk mensubsidi pembelian mobil listrik, lebih baik APBN digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, saat ini katanya lebih dari setengah penduduk Indonesia tidak memenuhi standar gizi makanan, ditambah dengan prevalensi stunting yang tinggi.