Pemerintah DKI Jakarta kini menuai kritik setelah membongkar jalur pejalan kaki yang mengakomodir jalur sepeda dan pejalan kaki di perempatan dekat Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembongkaran yang dilakukan Gubernur Heru Budi Hartono menandai perubahan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Anies Baswedan.
Bersamaan dengan itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) Jabodetabek dan Dishub DKI Jakarta menutup simpang di kawasan tersebut. Tepatnya di Jalan Wolter Mongsidi dan Jalan Wijaya I sejak Jumat (14/4).
Tujuan penutupan itu untuk mengatasi kemacetan. “Kalau tujuannya ‘mengurai’ kemacetan di persimpangan, hari ini terbukti: gagal,” tulis komunitas sepeda Bike to Work Indonesia di akun Instagramnya, Senin (17/4). “Kemacetan lalu lintas menggila dan meluber ke jalan-jalan perumahan di sekitar persimpangan.”
Pemprov DKI Jakarta kemudian merestorasi area putar balik tersebut.Beton yang menghalangi jalur tersebut sudah disingkirkan kemarin sore.
Trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Berjalan Jakarta dari Gubernur ke Gubernur
Trotoar di perempatan dekat Pasar Santa ini merupakan salah satu peninggalan pemerintahan Anies Baswedan. Pembangunan trotoar di Jalan Wolter Mongsidi ini merupakan bagian dari penataan jalur pejalan kaki di 10 ruas jalan di ibu kota pada 2021. Penataan trotoar ini menelan biaya hingga Rp 60 miliar.
Penataan jalur pejalan kaki merupakan bagian dari fokus Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menjadikan fasilitas ini sebagai ruang ketiga bagi keluarga setelah rumah dan kantor. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, sebelumnya jalan setapak terkesan hanya “pujian” dan fasilitas pejalan kaki diutamakan.
Dalam pemaparannya pada Oktober 2022, Pemprov DKI Jakarta telah membangun trotoar sepanjang 265 kilometer, jalur sepeda sepanjang 103 kilometer, dan 67 tempat berbagi sepeda.
Pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampaknya memiliki visi yang sama. Ahok pernah berencana membangun trotoar selebar 10 meter di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta Pusat.
Penataan jalur pejalan kaki di tengah DKI Jakarta akhirnya rampung seiring dengan diluncurkannya moda jalan raya terpadu (MRT) pada 2019. Saat itu, Ahok tak lagi memimpin ibu kota. Penataan trotoar ini memakan biaya hingga Rp 360 miliar.
Ahok mulai mengajukan rencana penataan jalur pejalan kaki di DKI Jakarta setidaknya sejak 2016. Mantan Bupati Belitung Timur itu memperkirakan ada 2.700 kilometer trotoar di ibu kota yang perlu diperbaiki.
Gubernur sebelum Ahok, Joko Widodo, juga memberikan perhatian khusus pada trotoar. Dalam artikel Tempo.co, Jokowi mengaku menyayangkan kondisi trotoar di ibu kota karena tidak manusiawi dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki.
Dia kemudian melebarkan trotoar di Jalan Gatot Subroto dari tiga meter menjadi delapan meter. Jalur tersebut juga dilengkapi untuk pengguna jalan yang difabel. Konsep ini kemudian menjadi pionir bagi daerah lain.
Jokowi berniat membongkar pagar bangunan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin agar jalur pejalan kaki semakin lebar. Namun, rencana ini tidak terlaksana karena ditolak oleh pemilik gedung.