liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Aturan Deforestasi Uni Eropa Hambat Komoditas RI? Ini Penjelasannya

Uni Eropa baru saja mengeluarkan peraturan tentang Deforestasi dan Degradasi Hutan (DDH). Peraturan ini akan mensyaratkan komoditas yang memasuki wilayah tersebut harus memiliki sertifikasi uji tuntas anti deforestasi. Artinya, produk dari semua negara tidak bisa berasal dari wilayah yang mengalami deforestasi pada 31 Desember 2023.

Peraturan ini menargetkan beberapa komoditas utama seperti kedelai, kelapa sawit, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, kulit, cokelat, dan furnitur. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menegaskan ruang lingkup komoditas ini akan diperluas dari waktu ke waktu.

‚ÄúTidak ada diskriminasi dalam aturan ini. Aturan itu juga berlaku untuk komoditas yang diproduksi di Uni Eropa,” ujarnya.

Lantas, apa ruang lingkup regulasi ini dan bagaimana penerapannya? Berikut penjelasan dari Komisi Uni Eropa.

latar belakang:

Sekitar 420 juta hektar hutan di seluruh dunia telah hilang antara tahun 1990 dan 2020. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan pendorong penting perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. 90% deforestasi didorong oleh perluasan lahan pertanian (FAO). Uni Eropa adalah konsumen utama komoditas yang berkaitan dengan deforestasi/degradasi hutan. UE mengimpor komoditas dan produk senilai 85 miliar euro per tahun yang tercakup dalam peraturan ini Peraturan ini memungkinkan UE untuk menghemat setidaknya 32 juta ton karbon per tahun

Tujuan:

Mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. Meminimalkan risiko produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan memasuki pasar Uni Eropa. Meningkatkan permintaan UE untuk perdagangan produk dan komoditas yang legal dan bebas deforestasi.

Cakupan:

Komoditas meliputi: Kedelai, kelapa sawit, kayu, daging sapi, coklat, karet, kopi dan beberapa turunannya (seperti kulit, coklat, furnitur). Cakupan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu. Pemilihan komoditas didasarkan pada penilaian dampak produk mana yang berkontribusi terhadap deforestasi di seluruh dunia. Uni Eropa mengimpor semua komoditas termasuk 6349,91 juta kilogram dari Indonesia. Ini terdiri dari minyak sawit (83,3%), kayu (8,4%), karet (6,5%), kopi (1,3%), kakao (0,5%), kedelai (Tidak ada larangan negara atau komoditas apa pun selama bisa menunjukkan bahwa komoditas mereka bebas dari deforestasi. Tidak ada diskriminasi. Hal yang sama berlaku untuk produk yang diproduksi di Uni Eropa dan diimpor dari luar. Produk yang diproduksi di kawasan hutan yang ditebang setelah 31 Desember 2020 tidak diperbolehkan di pasar Uni Eropa Sedangkan jika sebelum terjadi deforestasi masih diperbolehkan.Definisi deforestasi mengacu pada FAO yaitu konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan hutan primer menjadi hutan tanaman.

Sistem Regulasi

Uji Tuntas Wajib: semua operator yang menempatkan komoditas dan produk di pasar UE atau mengekspornya dari UE harus mengeluarkan pernyataan uji tuntas yang merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk tersebut legal dan bebas deforestasi. produk dihasilkan Sistem referensi negara atau bagian negara menurut tingkat risiko deforestasi [rendah, standar, tinggi]. Memfasilitasi uji tuntas untuk negara-negara berisiko rendah dan meningkatkan pengawasan untuk negara-negara berisiko tinggi.

Keuntungan regulasi

Ciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan ambil tindakan melawan deforestasi dan degradasi hutan. Menanggapi permintaan masyarakat akan produk yang tidak menyebabkan kerusakan hutan. Mendukung ambisi Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan perdagangan produk yang berkelanjutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta menghilangkan praktek-praktek ilegal. Menciptakan peluang bisnis baru, yang akan menjamin keberlanjutan penghidupan petani kecil Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang terus berubah dengan meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan. Membiarkan masyarakat lokal di negara produsen menderita lebih sedikit akibat deforestasi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan pola cuaca yang terganggu.

konteks Indonesia

Indonesia memiliki keuntungan yang signifikan untuk kayu dan produk kayu karena sistem legalitas kayu FLEGT. UE akan bekerja dengan Pemerintah dan sektor swasta untuk membantu menunjukkan legitimasi komoditas lain dan mendokumentasikan persyaratan bebas deforestasi untuk semua komoditas. Uni Eropa akan mengeluarkan pedoman yang jelas dan mudah dipahami untuk adaptasi operator dan pedagang, khususnya UKM, dengan persyaratan peraturan ini. Komisi UE akan mengadakan dialog khusus dengan semua negara yang akan atau telah diklasifikasikan berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya. Alat pendukung akan disediakan untuk mendukung negara mitra dalam meningkatkan tata kelola hutan, pertanian berkelanjutan, menciptakan peluang sosial-ekonomi dan mengatasi akar penyebab deforestasi.

Waktu legislasi dan implementasi

November 2021: Proposal legislatif oleh Komisi Eropa

Desember 2022: Kesepakatan politik awal antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa

Mei-Juni 2023 (tentatif): Peraturan mulai berlaku

Desember 2024 (tentatif): Mulai mengimplementasikan kewajiban bagi operator (Juni 2025 untuk UKM)

Henriette Faergemann, Penasihat Pertama untuk Lingkungan.