Negara-negara ASEAN diperkirakan membutuhkan dana hingga US$987 miliar untuk mencapai target transisi energi jangka pendek pada tahun 2030 untuk mencapai skenario net zero pada tahun 2050.
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan untuk Institute for Essential Services Reform (IESR) Marlistya Citraningrum mengatakan 40% dari dana yang dibutuhkan dibutuhkan untuk pembangkit listrik, terutama meningkatkan penetrasi energi terbarukan. Sayangnya, pertumbuhan EBT di wilayah ini dinilai tidak konsisten.
Marlistya mengatakan sejak Paris Agreement, Fair Finance Asia sebenarnya mencatat masih banyak pembiayaan yang mengalir untuk pertambangan batu bara dan pembangkit listrik di Asia. “Nilainya mencapai US$ 683 miliar termasuk untuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam,” katanya.
Menurut Marlistya, ASEAN perlu menyatukan berbagai kebijakan untuk mempercepat transisi energi. Hal ini misalnya dengan mendorong pasar keuangan berkelanjutan daerah dengan taksonomi hijau. Selain itu, fasilitas manajemen risiko pengembangan proyek EBT dan sinergi kebijakan juga diperlukan untuk memungkinkan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif.
Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agency (IRENA), Asia Tenggara memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Pada 2050, lembaga internasional ini memprediksi dua pertiga kebutuhan energi kawasan akan dipenuhi oleh EBT.
IESR menyatakan bahwa saat ini pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara masih terkendala oleh kesenjangan teknologi. Selain itu, pasar EBT masih belum siap dan investasi masih minim.
Farah Vianda, Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan IESR mengatakan, Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 merupakan peluang bagi pemerintah untuk mendorong investasi EBT di kawasan. Farah mengatakan ASEAN telah terbukti menjadi kawasan yang stabil dan tangguh yang dapat menunjukkan kemajuan dalam integrasi keuangan. Adanya taksonomi ASEAN merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan kawasan tersebut menarik minat investor.
Menurut Farah, taksonomi hijau ASEAN berfokus pada pensiun dini batu bara untuk pembangkit listrik. Ini bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk memulai transisi yang didukung oleh momentum JETP.
“Namun kriteria masuknya green financing juga perlu dipertahankan,” ujarnya.
Farah menekankan Indonesia perlu mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mulai fokus pada upaya dekarbonisasi sistem energi. Ini termasuk mengatasi rendahnya investasi di sektor energi terbarukan.