Setelah heboh dengan dugaan tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam, kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki kasus baru yang harus ditangani. Berbagai pejabat di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan diketahui memperoleh aset dari sumber yang tidak wajar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahkan membeberkan ditemukannya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Angka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai di kementerian.
“Hampir 200 hasil analisis data/IHA sudah kami serahkan ke Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2023,” katanya kepada Katadata.co.id, Rabu (8/3).
Saat diperiksa, Ivan bukanlah orang baru di lembaga tersebut, karena telah menyelidiki transaksi keuangan berbagai pihak di Tanah Air selama dua dekade. Bagaimana perjalanan karir Ivan Yustiavandana di PPATK?
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.)
Dua Dekade di PPATK
Menurut situs PPATK, Ivan bekerja di lembaga ini sejak tahun 2003. Sebelum menjadi Ketua PPATK, Ivan bekerja di Deputi Pemberantasan sejak Agustus 2020. Ia juga diangkat sebagai Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank, kemudian sebagai Direktur Pemeriksa , Penelitian dan Pengembangan.
Sepanjang karirnya di PPATK, ia juga melakukan berbagai penelitian. Pertama, menghasilkan Hasil Riset dan Pemeriksaan Strategis di bidang pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme alias APU PPT. Namanya juga tercatat sebagai koordinator penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering alias NRA-ML dan National Risk Assessment on Terrorist Financing alias NRA-TF.
Berbekal pengalaman menangani tindak pidana pencucian uang alias TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme alias TPPT, ia juga mengkoordinir penyusunan tiga indeks tersebut. Mulai dari Penilaian Integritas Keuangan alias FIR, TF dan Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TF, kemudian Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPT dan TF.
Namanya juga dikenal secara regional dan internasional. Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group alias FICG, Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia dan Selandia Baru.
Kepala PPATK memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Jember. Ia menempuh pendidikan lanjutan di Washington College of Law, Amerika Serikat. Dari situ ia mendapat gelar Latin Legum Magister (LLM), setara dengan Magister Hukum. Namanya semakin panjang dengan gelar Doktor Cum Laude dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
keterangan pers PPATK tentang aliran dana yang dilarang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.)
kekayaan ketua PPATK
Ivan Yustiavandana memiliki total aset Rp 4 miliar, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020. Sebanyak tiga barang dan bangunan miliknya berada di Depok hasil dari penghasilannya sendiri, kemudian di Ngawi sebagai warisan. Keempat objek tanah dan bangunan tersebut senilai Rp 2,4 miliar.
Ada tiga mobil yang masuk dalam LHKPN milik Ivan, yakni Mazda CX-9 tahun 2019, Hyundai H1 tahun 2017, dan BMW X7 tahun 2020. Ia juga memiliki sepeda motor Yamaha BJ8 tahun 2016. Nilai total alat transportasi ini Rp 2,6 miliar. .
Dengan penambahan aset bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta aset lainnya, total aset kecil Ivan mencapai Rp 6,29 miliar. Namun karena ada utang Rp 2,2 miliar, maka total aset menjadi Rp 4,09 miliar.