Indobuildco tidak lagi mengelola Hotel Sultan mulai Jumat (3/3). Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara alias Kemensetneg akan mengelola hotel yang berlokasi di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno itu.
Perubahan tersebut seiring dengan berakhirnya hak pakai bangunan PT Indobuildco alias HGB per 4 Maret 2022. “Dengan berakhirnya HGB No. 27/Gelora dan No. ,” kata Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Setya Utama
Kementerian Sekretaris Negara juga telah membentuk Tim Pengalihan Pengelolaan Blok 15 Kawasan GBK untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan negara. Dengan langkah ini, negara bisa resmi mengelola Hotel Sultan, setelah hampir setengah abad pengelolaannya di tangan swasta.
Kasus ini mengingatkan masyarakat pada kisah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin saat dikejutkan ucapan belasungkawa pengusaha swasta.
Pemerintah mengelola Hotel Sultan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)
Sejarah Hotel Sultan, Bermasalah Sejak Pembangunan
Menurut laporan Detik.com, hotel ini mengalami masalah sejak Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2007, Ali mengaku pernah mengirim surat ke Pertamina pada 1971. Surat itu berisi permintaan agar Pertamina membangun hotel untuk konferensi Asia Pasifik.
Jumlah tamu konferensi diperkirakan mencapai 2500 hingga 3000 orang. Sementara itu, jumlah hotel di Jakarta saat itu tidak cukup untuk menampung semua tamu.
Pertamina menjadi pilihan Ali karena posisinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kaya raya. Pada tahun 1970-an, pendapatan Indonesia diuntungkan oleh booming minyak sehingga bisa mendapatkan uang dari penambangan minyak.
Pria yang biasa disapa Bang Ali ini juga menilai, sebaiknya swasta tidak membangun di kawasan GBK. Baru pada tahun 1976 Bang Ali mengetahui bahwa hotel tersebut tidak dibangun oleh Pertamina, melainkan oleh perusahaan swasta bernama Indobuild.
Situasi semakin parah karena dia memberikan HGB perusahaan selama 30 tahun, dari tahun 1973 hingga 2003. “Saya baru tahu Indobuildco bukan Pertamina. Ya, saya ditipu,” katanya di persidangan.
Jika dicermati, Indobuild dan Pertamina sebenarnya masih satu atap. Pasalnya, pimpinan Indobuildco adalah Pontjo Sutowo, anak keempat dari Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai direktur utama Pertamina. Terakhir, hotel ini tidak dikelola oleh negara, melainkan oleh keluarga Sutowo.
Meski dihantam badai, hotel yang dipesan Bang Ali itu akhirnya berdiri di sebagian lahan GBK pada 1976 dengan nama Jakarta Hilton International. Seperti namanya, hotel ini merupakan bagian dari Hilton International Group.
Indobuildco mengajukan perpanjangan HGB pada 10 Januari 2002. Namun, permohonan tersebut tidak sesuai prosedur karena tidak memiliki izin dari Badan Pengelola GBK. Padahal lembaga ini berhak mengelola kawasan Senayan yang juga merupakan perwakilan negara.
Namun Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tetap mengeluarkan Keputusan Perpanjangan HGB pada 13 Juni 2002, untuk jangka waktu 20 tahun sejak 4 Maret 2003. Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Robert J Lumempouw kemudian dijatuhi hukuman penjara. tiga tahun penjara karena kesalahan ini.
Pemerintah mengelola Hotel Sultan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)
Melepaskan Kontrak dengan International Hotel Group
Pada tanggal 31 Agustus 2006, pihak hotel berganti pakaian. Setelah melanggar kontrak dari Hilton International, namanya diubah menjadi The Sultan Jakarta dan dikelola oleh Singgasana Hotels and Resorts. Cengkeraman Pontjo Sutowo masih melekat pada hotel ini, karena pemegang saham dan manajemennya masih sama seperti saat dibangun pada tahun 1976.
Chief Operating Officer Singgasana Nizar Sungkar, dalam catatan Tempo tahun 2006, mengatakan pemutusan kontrak ini tidak ada kaitannya dengan sengketa lahan di lokasi hotel tersebut. Bukan karena tingginya biaya konsesi ke jaringan Hilton. “Ini bukan dari sisi penghematan atau biaya, tapi perbaikan ke depan,” ujar Nizar.
Tak hanya di Jakarta, saat itu Hilton International juga melakukan pemutusan kontrak dengan hotel-hotel Hilton di Bali dan Surabaya. Singgasana Hotels and Resorts kemudian mengambil alih bekas hotel Hilton di Surabaya.
Setahun setelah berganti nama, Resident Manager Hotel Sultan Jakarta I Nyoman Sarya angkat bicara soal pemutusan kontrak ini. Dalam wawancaranya dengan Detik.com, hotel tersebut dikelola oleh Hilton International hingga tahun 1999. Jadi sejak tahun 1999 hingga 2006, hotel tersebut hanya menggunakan nama Hilton dan membayar royalti.
Sebelum mengakhiri kontrak, Hilton juga mencoba mendirikan perusahaan patungan bernama PT Prestasi Santana Graha pada tahun 1996. Perusahaan ini diharapkan mampu mengelola hotel-hotel Hilton di Indonesia, namun sayangnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saat itu nama Hilton tidak bisa ditarik karena sudah ada perjanjian lisensi, tapi manajemen Hilton International mencabut. Maka dibentuklah cikal bakal Takhta untuk mengelola Hilton, dan secara resmi mulai berlaku pada tahun 2006,” ujar Sarya.
Hotel Sultan (Instagram/Hotel Sultan)
Sultan Hotel hari ini
Kisah Hotel Sultan berlanjut hingga 2019. Kala itu, debat Pilpres 2019 digelar di hotel ini, mempertemukan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hotel Bintang Lima ini memiliki 694 kamar, termasuk lebih dari 60 suite dan lantai eksekutif dengan akses lounge. Kediaman Sultan yang masih merupakan bagian dari hotel ini terdiri dari 250 unit apartemen dengan luas 110 meter persegi hingga 680 meter persegi.
Pantauan Katadata.co.id melalui aplikasi penyedia hotel dan jasa pariwisata, tarif kamar di Hotel Sultan bervariasi dari Rp 1,1 juta hingga Rp 3,2 juta per malam. Jika ingin menyewa apartemen dengan dua kamar, Anda perlu merogoh kocek Rp 3,7 juta per malam.